Prabowo Ungkap Alasan Bentuk URI, untuk Didik Birokrat yang Sulit Diawasi

JAKARTA, Semaraknews.co.id — Presiden Prabowo Subianto punya resep untuk membenahi kualitas sumber daya manusia dan birokrasi pemerintahan. Namanya Universitas Republik Indonesia. Kampus ini, kata Prabowo, bakal menjadi tempat mencetak calon pemimpin dan administrator negara berdasarkan kemampuan, bukan sekadar lama mengabdi atau rajin mengumpulkan sertifikat.

Gagasan itu disampaikan Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab yang disiarkan pada Rabu, 16 September 2026. Menurut dia, pembentukan URI merupakan respons terhadap persoalan kualitas SDM dan ketidakselarasan kerja di berbagai institusi pemerintahan.

“Kita harus memperbaiki semua institusi kita. Kalau ada ketidaksinkronan antara lembaga dan ada kesenjangan yang Anda katakan, ya itu tantangan kita. Itu harus kita perbaiki,” kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, pemerintah perlu menyiapkan langkah konkret untuk membenahi persoalan tersebut. Perubahan, menurut dia, tidak cukup berhenti pada bongkar pasang struktur kelembagaan. Orang-orang yang mengisi institusi juga perlu diperbaiki kualitasnya.

“Langkah apa untuk memperbaiki rekrutmen, evaluasi, pembinaan, persiapan, itu yang kita lakukan. Makanya, antara lain saya bentuk Universitas Republik Indonesia,” ucap Prabowo.

URI dirancang memiliki sejumlah lembaga yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan dan administrasi pemerintahan. Salah satunya Lembaga Administrasi Negara atau LAN yang akan diperbarui dan ditempatkan dalam ekosistem URI.

BACA JUGA:Indonesia-Kanada Bahas Energi dan Mineral Kritis, Airlangga Hartarto Tawarkan Sektor Unggulan Paling Potensial

Prabowo menilai tujuan awal pembentukan LAN sebenarnya sudah tepat, yakni menyiapkan administrator negara yang kompeten. Namun, dalam perkembangannya, ia menilai lembaga tersebut cenderung bergeser menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan formal dalam perjalanan karier birokrasi.

Dengan kata lain, pendidikan administrator negara jangan sampai cuma menjadi urusan mengantongi bukti pernah ikut pelatihan. Sebab, kalau birokrasi hanya sibuk mengumpulkan dokumen kelulusan, sementara kemampuan mengurus negara masih pas-pasan, yang naik kelas mungkin berkasnya, bukan pelayanannya.

Prabowo kemudian merujuk pada model pendidikan administrator publik di Prancis melalui École Nationale d’Administration atau ENA. Menurut dia, lembaga pendidikan administrator negara perlu memiliki proses seleksi ketat dan menjunjung sistem merit.

Melalui URI, pemerintah nantinya akan menjaring lulusan terbaik dari berbagai perguruan tinggi. Mereka akan dipersiapkan untuk mengisi kebutuhan kepemimpinan dan administrasi pemerintahan.

“Setiap tahun, orang-orang dengan IQ tertinggi itu yang kita kumpulkan dan mereka yang akan kita siapkan,” kata Prabowo.

Namun, pembicaraan mengenai URI tidak berhenti pada urusan pendidikan. Prabowo juga menyinggung istilah deep state atau negara dalam negara ketika menjelaskan alasan pembentukan kampus tersebut.

Ia menuding ada birokrat yang merasa tidak tersentuh karena telah lama berkuasa di lingkungan pemerintahan. Mereka, menurut Prabowo, merupakan bagian dari apa yang ia sebut sebagai deep state.