JAKARTA, Semaraknews.co.id — Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak terus menjadi langganan tahunan. Keputusan itu diambil setelah Prabowo berdiskusi dengan sejumlah akademisi dan pakar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan BPGMN akan berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) yang sebelumnya telah dibubarkan. Bedanya bukan sekadar ganti nama dan papan nama kantor. BPGMN nantinya berada langsung di bawah Presiden, serta diisi para ilmuwan dan profesional.
“Tujuannya adalah melakukan pencegahan, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner,” kata Raja Juli seusai rapat bersama Presiden.
Pemerintah memang ingin mengubah pola penanganan karhutla. Alih-alih sibuk bergerak setelah api sudah membesar dan asap memenuhi udara, BPGMN diarahkan bekerja dari sisi pencegahan, termasuk melalui riset, pemetaan, serta sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas di kawasan gambut.
Raja Juli mengatakan badan baru tersebut akan melibatkan ilmuwan dan kalangan profesional. Pemerintah juga memastikan BPGMN bakal mendapat dukungan anggaran yang memadai agar bisa menjalankan tugasnya.
Fokus awalnya terutama diarahkan ke enam provinsi yang memiliki kawasan gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
BACA JUGA:Barang Mewah Berserakan di Lapas Cibinong, Kemenimipas Cari Minuman Keras hingga Simulator Golf
Meski badan baru sudah diputuskan, pemerintah belum membeberkan secara rinci berapa anggaran yang akan disiapkan maupun seperti apa struktur organisasi BPGMN. Raja Juli hanya memastikan lembaga tersebut tidak akan tumpang tindih dengan kewenangan Kementerian Kehutanan.
“Terus terang, tadi saya justru yang mengusulkan kepada Bapak Presiden, dulu kita punya BRGM dengan otoritas yang terbatas,” ujarnya.
BRGM sebelumnya berada dalam struktur Kementerian Kehutanan, sedangkan BPGMN dirancang memiliki posisi langsung di bawah Presiden. Perubahan posisi ini disebut menjadi salah satu pembeda utama antara badan lama dan lembaga baru tersebut.
Rapat di Istana itu tidak hanya membahas pembentukan badan baru. Presiden juga mengundang lebih dari 20 ilmuwan dan peneliti dari berbagai lembaga riset serta perguruan tinggi untuk membicarakan tata kelola gambut, mangrove, pencegahan karhutla, restorasi, hingga pemanfaatan lahan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah ingin upaya mitigasi dilakukan secara menyeluruh. Menurut dia, kebakaran hutan dan lahan tidak semestinya terus berulang ketika penyebab dan pola kejadiannya sudah diketahui.
BACA JUGA:Harta Kekayaan Bos AI Meta Capai Rp57 Triliun, tapi Kausnya Cuma Rp537 Ribu
“Sedih kita, kalau kejadian yang kita sudah tahu tapi terus berulang,” ujar Prasetyo kepada awak media, Kamis siang.
Prasetyo juga menekankan pentingnya edukasi dalam mencegah kebakaran hutan. Pemerintah menilai faktor manusia menjadi salah satu persoalan penting yang harus ditangani dalam upaya pencegahan karhutla.