JAKARTA, Semaraknews.co.id — Jalan Joko Widodo menuju kursi Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tampaknya belum bisa dianggap mulus. Meski partai itu sebelumnya menyebut mantan presiden tersebut bakal dikukuhkan pada November 2026, Jokowi justru mengingatkan bahwa penentuan jabatan di internal partai harus mengikuti mekanisme yang berlaku.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis, 1 Oktober 2026. Ia mengaku serius membantu membesarkan PSI, tetapi urusan jabatan tetap menjadi kewenangan partai.
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui. Semuanya harus lewat mekanisme partai,” kata Jokowi kepada wartawan.
Jokowi juga menegaskan bahwa prosedur untuk menduduki kursi Ketua Umum PSI berbeda dengan mekanisme penetapan Ketua Dewan Pembina. Artinya, keinginan partai menempatkannya dalam struktur kepengurusan belum otomatis membuat jabatan tersebut bisa langsung disematkan.
“Di PSI ada mekanisme untuk jadi Ketua Umum itu lewat Kongres, untuk menjadi Ketua Dewan Pembina itu ada mekanismenya lagi,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah pernyataan tersebut menjadi pertanda bahwa dirinya segera ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina, Jokowi tak memberikan jawaban yang memastikan. Ia memilih menyerahkan keputusan itu kepada PSI.
“Ya terserah pada partai,” kata Jokowi.
Jawaban tersebut membuat rencana pengukuhan Jokowi yang sebelumnya disampaikan pengurus PSI masih menyisakan tanda tanya. Sebab, Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali sebelumnya menyebut mantan presiden itu akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina pada November 2026.
Pengukuhan tersebut direncanakan berlangsung bertepatan dengan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan peringatan hari ulang tahun PSI di Surabaya pada 16 November 2026. Namun, pernyataan Jokowi menunjukkan bahwa keputusan akhirnya tetap harus mengikuti prosedur internal partai.
Di sisi lain, keseriusan Jokowi bergabung dengan PSI sudah ia tunjukkan secara terbuka. Dalam Rapat Koordinasi Daerah DPD PSI Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 26 September 2026, ia memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI sekaligus menyebut dirinya resmi menjadi anggota sejak 14 Oktober 2025.
Jokowi mengatakan kehadirannya dalam agenda partai dan penampilan kartu anggota tersebut merupakan bagian dari upayanya membantu membesarkan PSI. Ia juga menilai tempat ketika kartu itu diperlihatkan bukan persoalan penting.
“Ya, mau menunjukkan bahwa saya sangat serius untuk membesarkan PSI,” ujarnya.
Soal lokasi, Jokowi menganggapnya sekadar persoalan momentum. Kartu anggota itu bisa saja ditunjukkan di berbagai tempat, bergantung pada kesempatan yang tersedia.
“Bahwa itu saya tunjukkan di NTT, di Kota Bandung, atau di tempat lain ya itu urusan momentum aja lah,” katanya.