Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden Willem Frans Ansanay menyampaikan pandangan serupa. Ia menilai pejabat yang dicopot atau dipindahkan tidak semestinya langsung dikategorikan sebagai orang Jokowi, sebab pemerintahan saat ini berada di bawah kepemimpinan Prabowo.
“Sehingga Presiden berhak mengatur dan menata pemerintahannya,” kata Willem, Ahad, 4 Oktober 2026.
Dari kubu pendukung pemerintah, Partai Solidaritas Indonesia menilai reshuffle merupakan bagian dari penyegaran kabinet dan upaya memperkuat pemerintahan hingga 2029. Ketua DPP PSI Bestari Barus mengatakan presiden memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan siapa yang akan mengisi jabatan pemerintahan.
“Itu kebutuhan Presiden untuk menunaikan janji-janji politiknya saat kampanye,” kata Bestari, Ahad, 4 Oktober 2026.
Partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu, kata Bestari, tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran hingga dua periode.
“Kami sedari awal ikut mengusung,” ujarnya.
Istana belum memberikan penjelasan resmi mengenai pertimbangan politik di balik rangkaian reshuffle tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tidak merespons pesan yang dikirimkan Tempo hingga berita itu disusun.
Sementara itu, Partai Gerindra membantah bahwa perombakan kabinet ditujukan untuk menyingkirkan orang-orang Jokowi atau mengonsolidasikan kekuatan partai menjelang Pemilu 2029. Juru bicara Gerindra Sugiat Santoso menyatakan pemerintah sedang beralih dari fase adaptasi menuju percepatan pelaksanaan program.
“Dua tahun pertama adalah fase adaptasi, kini saatnya fase akselerasi,” kata Sugiat, Ahad, 4 Oktober 2026.
Anggota Komisi XIII DPR itu juga menolak pembagian pejabat berdasarkan kedekatan mereka dengan Jokowi atau Prabowo. Menurut dia, seluruh jajaran pemerintahan berada dalam satu barisan politik.
“Jangan terjebak narasi dikotomi orang siapa atau kelompok mana. Di bawah kepemimpinan Prabowo, hanya ada faksi Merah Putih,” ujar Sugiat.
Ia menegaskan, keputusan mengganti pejabat didasarkan pada evaluasi kinerja dan kebutuhan pelaksanaan program pemerintah, bukan pembagian kekuasaan atau kepentingan politik menjelang pemilu.
“Ini soal chemistry kerja dan kecepatan eksekusi,” ujarnya.
Pada akhirnya, reshuffle Oktober menyisakan dua penjelasan yang saling berhadapan. Pemerintah menyebutnya sebagai penyegaran dan percepatan kerja, sedangkan sejumlah pengamat membacanya sebagai konsolidasi kekuasaan menjelang 2029. Pergeseran pejabat yang memiliki kedekatan dengan Jokowi menjadi salah satu dasar tafsir tersebut, meskipun belum cukup untuk membuktikan adanya keputusan politik resmi untuk memutus hubungan dengan mantan presiden itu.
Yang jelas, semakin dekat pemerintahan Prabowo memasuki tahun ketiga, persoalan pembagian jabatan tak lagi bisa dilihat semata-mata sebagai urusan administratif. Di tengah persiapan menuju Pemilu 2029, siapa yang memegang kendali atas institusi strategis akan terus menjadi bagian penting dari peta kekuasaan di Istana.