Prabowo Belum Mau Tetapkan Karhutla Jadi Bencana Nasional, Pemerintah Masih Sanggup Katanya

JAKARTA, Semaraknews.co.id — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum sepenuhnya padam. Namun, pemerintah belum berencana menaikkan statusnya menjadi bencana nasional. Presiden Prabowo Subianto menilai penanganan kebakaran masih bisa dilakukan tanpa perlu menetapkan status tersebut, setidaknya berdasarkan keterangan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman.

Dudung menyampaikan hal itu seusai mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. Menurut dia, pemerintah masih mampu mengatasi kebakaran yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan.

"Belum, masih mampu kita menangani," kata Dudung seusai bertemu Prabowo.

Pernyataan itu muncul ketika kebakaran masih menyisakan ratusan hektare lahan yang belum tertangani sepenuhnya. Pemerintah mengklaim upaya pemadaman terus dilakukan, sementara perhatian negara-negara tetangga ikut mengarah pada asap kebakaran yang dilaporkan mencapai wilayah mereka.

Dudung mengatakan Prabowo menginginkan persoalan karhutla segera diselesaikan. Pemerintah, kata dia, telah mengerahkan berbagai upaya, mulai dari operasi pemadaman hingga mitigasi dengan melibatkan pengendalian cuaca.

BACA JUGA:Tersangka Korupsi MBG dari TNI, ICW Sentil Pemerintah soal Prajurit Aktif di Kursi Sipil

"Ini terus diupayakan upaya-upaya operasi mitigasi, termasuk cuaca juga dikendalikan oleh BMKG, dan mudah-mudahan ini akan cepat teratasi," ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut.

Di tengah optimisme pemerintah, laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan masih ada 639,23 hektare lahan yang terbakar. Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto menyampaikan angka tersebut kepada Prabowo dalam rapat koordinasi penanganan karhutla.

Enam provinsi menjadi prioritas penanganan, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Dari wilayah tersebut, Kalimantan Tengah menjadi salah satu titik yang paling disorot karena munculnya kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting.

Kawasan konservasi yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan itu dilaporkan mengalami kebakaran pada lahan mineral seluas 513,89 hektare. Upaya pemadaman di lokasi dipimpin Panglima Komando Daerah Militer Kalimantan Tengah.

Besarnya luasan lahan yang terbakar di kawasan tersebut memperlihatkan bahwa pekerjaan pemadaman belum benar-benar selesai. Di satu sisi, pemerintah menyatakan masih sanggup menangani keadaan. Di sisi lain, titik api baru masih muncul dan upaya penanganan harus terus dilanjutkan.

Persoalan karhutla juga mulai menyentuh hubungan Indonesia dengan negara tetangga. Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi sebelumnya menyatakan pemerintahnya masih menunggu tanggapan Indonesia atas tawaran bantuan untuk memadamkan kebakaran di Sumatera dan Kalimantan.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan tawaran bantuan dari Malaysia masih dibahas oleh pemerintah Indonesia. Kerja sama tersebut, menurut dia, belum mencapai tahap pelaksanaan.

"Nah ini lagi didiskusikan. Bagaimana kita berkolaborasi soal bantuan itu ya," kata Jumhur saat ditemui di Jakarta, Senin, seperti dikutip Antara.

Ketika ditanya mengenai kapan kerja sama tersebut akan dijalankan, Jumhur menegaskan koordinasi masih berlangsung. Ia belum memberikan kepastian mengenai waktu pelaksanaan bantuan dari Malaysia.

BACA JUGA:Malaysia Tawarkan Pesawat dan Helikopter untuk Padamkan Karhutla, Kenapa Indonesia Malah Bungkam?

"Bukan kapan, lagi dikerjain. Nanti dikabarin, saya kabarin. Masih berlangsung, masih berlangsung," ujar Jumhur.

Pemerintah kini menghadapi dua pekerjaan sekaligus, yakni memastikan api benar-benar padam dan merespons tawaran bantuan dari negara tetangga. Selama kebakaran masih menyisakan ratusan hektare lahan dan titik api baru terus ditemukan, klaim bahwa penanganan masih terkendali perlu dibuktikan melalui hasil pemadaman di lapangan.

Status bencana nasional memang bukan satu-satunya ukuran keberhasilan penanganan karhutla. Namun, keputusan pemerintah untuk tidak menetapkannya membuat perkembangan titik api, luas lahan terbakar, dampak asap, dan kecepatan pemadaman menjadi ukuran penting untuk menilai apakah penanganan yang berjalan sudah memadai.