JAKARTA, Semaraknews.co.id — Rupanya, rakyat yang stres karena kebijakan pemerintah belum tentu dianggap sedang menghadapi masalah. Bisa saja, menurut penguasa, mereka hanya menjadi bagian dari sebuah drama. Setidaknya, begitulah cara juru bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menanggapi hasil survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan yang menyoroti tekanan publik selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Survei tersebut mencatat 75 persen responden merasa stres dengan kebijakan pemerintah. Namun, alih-alih menjadikan angka itu sebagai bahan evaluasi, Sugiat justru menilai hasil sigi tersebut cenderung didramatisasi dan sengaja dibuat untuk memicu kepanikan di tengah masyarakat.
“Presiden Prabowo Subianto tidak dipilih oleh rakyat untuk menyenangkan para pengamat,” kata Sugiat saat dihubungi Tempo melalui pesan WhatsApp pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Menurut Sugiat, mandat yang diberikan rakyat kepada Prabowo bukan untuk memuaskan komentar para pengamat, melainkan menjalankan perubahan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan kebijakan pemerintah, termasuk di bidang fiskal dan ekonomi, diarahkan untuk menyelamatkan fondasi keuangan dalam jangka panjang.
Masalahnya, fondasi keuangan yang diklaim sedang diselamatkan itu berhadapan dengan pengalaman sehari-hari masyarakat. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, pungutan terasa berat, dan kondisi ekonomi keluarga memburuk, tekanan yang dirasakan warga tidak otomatis lenyap hanya karena pemerintah menyebut kebijakannya sebagai bagian dari agenda jangka panjang.
BACA JUGA:Prabowo Sebut Karhutla Tinggal 639 Hektare, Tapi Sumatera Masih Dikepung 3.663 Titik Panas
Sugiat juga membantah penilaian survei mengenai melemahnya kebebasan sipil. Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu mengklaim demokrasi tetap berjalan di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran dan pemerintah terbuka terhadap kritik.
“Pemerintahan kita tidak otoriter. Salah satu contohnya, survei ini bisa disebarluaskan secara bebas dan tidak dibatasi,” ujar Sugiat.
Pernyataan itu menempatkan kebebasan menyebarkan survei sebagai salah satu indikator demokrasi. Namun, ruang untuk menerbitkan kritik dan respons pemerintah terhadap kritik merupakan dua hal berbeda. Sebuah survei bisa beredar bebas, sementara isi temuannya tetap perlu dijawab dengan data dan penjelasan kebijakan.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara sebelumnya mengatakan tekanan psikologis menjadi salah satu sorotan utama dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut dia, kondisi tersebut berkaitan dengan beban ekonomi rumah tangga yang semakin berat.
Dalam survei CELIOS dan Kabinet Bayangan, sebanyak 82 persen responden mengeluhkan pajak dan pungutan pemerintah yang dinilai memberatkan. Sebanyak 78 persen responden juga menempatkan kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai persoalan mendesak. Sementara itu, 53 persen menilai kondisi ekonomi keluarga mereka memburuk dibandingkan tahun sebelumnya.
Angka-angka tersebut menunjukkan keluhan yang cukup luas di antara responden survei. Meski demikian, hasilnya perlu dibaca sesuai metode pengumpulan data yang digunakan, bukan dianggap sebagai gambaran mutlak seluruh penduduk Indonesia.
Bhima menilai kekecewaan terhadap kondisi ekonomi dan gaya kepemimpinan nasional dapat menggerus dukungan politik pemerintah. Survei itu mencatat 55 persen responden yang memilih Prabowo dalam Pemilihan Umum 2024 menyatakan tidak akan memilih kembali Ketua Umum Partai Gerindra tersebut pada pemilihan mendatang.
Temuan itu menjadi sinyal yang patut diperhatikan, meski belum dapat diperlakukan sebagai ramalan hasil pemilu berikutnya. Sikap politik responden saat survei dilakukan masih bisa berubah mengikuti perkembangan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan dinamika politik.
Survei CELIOS dan Kabinet Bayangan melibatkan 1.142 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui Meta Ads dengan metode non-probability sampling, kemudian dilengkapi pembobotan agar sesuai dengan karakteristik populasi berusia di atas 17 tahun.