Kasus ‘Uang Tutup Mulut’ Jaksa Penuntut Curigai Donald Trump Palsukan Catatan Bisnis, Ini Tujuan Liciknya

JAKARTA, SEMARAKNEWS.CO.ID - Pada hari Senin, Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat pertama, dulu atau sekarang, yang diadili dalam kasus pidana .

Seleksi juri rencananya akan dilakukan pada pekan ini.

Persidangan yang berlangsung di New York berpusat pada tuduhan sensasional: bahwa Trump melakukan pembayaran uang tutup mulut kepada bintang film dewasa, Stormy Daniels, yang diduga berselingkuh dengannya.

Dia telah didakwa dengan 34 tuduhan kejahatan pemalsuan catatan bisnis.

BACA JUGA:Ngeri! Amerika Berikan Dana Perang Besar–besaran Lagi ke Israel, Siap Serang Balik Iran?

Namun terlepas dari rincian yang layak untuk dimuat di tabloid, para ahli hukum mengatakan ada hal yang lebih mendasar yang menjadi inti persidangan ini: bagaimana pemilu Amerika berlangsung dan bagaimana para kandidat harus dimintai pertanggung jawaban.

Pembayaran uang rahasia tersebut diduga terjadi saat pemilihan presiden tahun 2016, dan jaksa diperkirakan akan fokus pada apakah upaya untuk menyembunyikan informasi dapat mempengaruhi kemenangan Trump dalam pemilu tersebut.

Namun rincian yang lebih kotor mendominasi persepsi publik mengenai kasus ini, kata Shanlon Wu, mantan jaksa federal dan komentator politik.

Lagipula, Trump dituding berusaha membeli diamnya Daniels atas perselingkuhan yang diduga terjadi saat istrinya Melania Trump sedang mengandung anak mereka, Barron.

BACA JUGA:SOUNDSFEST 2024 di Summarecon Mall Bekasi: Line Up Konser, Tanggal, dan Cara Beli Tiket

“Sudah menjadi istilah singkat untuk menyebut kasus ini sebagai kasus uang tutup mulut atau, lebih buruk lagi, sebagai kasus bintang porno,” kata Wu.

Namun jangan salah, kata Wu: Persidangan ini akan memiliki konsekuensi yang luas, dan hasilnya mungkin mencerminkan tiga dakwaan pidana lainnya yang dihadapi Trump, khususnya yang berkaitan dengan perilakunya selama pemilu tahun 2020.

Jaksa akan berargumentasi bahwa pembayaran uang tutup mulut adalah “bagian dari rencana yang disengaja untuk membantu pemilu Trump pada tahun 2016”, jelas Wu.

Pilar utama dari argumen tersebut adalah untuk membangun “kesediaan Trump untuk menghindari aturan dan undang-undang normal tentang bagaimana pemilu dilakukan, agar bisa menang.”