Kasus ‘Uang Tutup Mulut’ Jaksa Penuntut Curigai Donald Trump Palsukan Catatan Bisnis, Ini Tujuan Liciknya

BACA JUGA:Tau Tau Festival Vol.3: Konser Keren di Bandung, Info Line Up, Harga Tiket dan Beli Tiketnya

Kasus ‘Uang Tutup Mulut’ Jaksa Penuntut Mencurigai Bahwa Trump Memalsulkan catatan bisnis untuk memenangkan pemilu tahun 2016.-https://www.aljazeera.com/-https://www.aljazeera.com/

“Itu adalah poin yang sangat penting untuk disampaikan,” tambah Wu, menyebut persidangan tersebut sebagai “sebuah pratinjau dari keseluruhan sikapnya terhadap pemilu”.

Jalan menuju persidangan hari Senin dimulai pada bulan April tahun lalu. Saat itulah Jaksa Wilayah Manhattan Alvin Bragg mengungkap dakwaannya terhadap Trump.

Dengan melakukan hal tersebut, ia membuat sejarah: Belum pernah ada presiden atau mantan presiden yang menghadapi tuntutan pidana dalam bentuk apa pun.

Trump sejak itu telah didakwa dalam tiga kasus pidana lagi . Di Georgia, dia menghadapi kasus campur tangan pemilu.

BACA JUGA:Prediksi Skor Timnas Indonesia U-23 vs Qatar U-23 di Piala Asia U-23, Harus Menang

Dan di tingkat federal, dia menghadapi satu dakwaan karena berupaya membatalkan pemilu 2020 dan dakwaan kedua karena diduga menimbun dokumen rahasia.

Namun, dakwaan di New York bergantung pada undang-undang negara bagian yang menetapkan bahwa memalsukan catatan bisnis adalah kejahatan ringan – namun melakukan hal tersebut dengan “niat untuk menipu dan berniat melakukan kejahatan lain” adalah sebuah kejahatan besar.

Surat dakwaan pada awalnya tidak mengidentifikasi kejahatan lain yang dipermasalahkan, dan Trump belum didakwa melakukan kejahatan sekunder.

Namun, jaksa kemudian mengeluarkan “pernyataan fakta” yang mengatakan Trump “melanggar undang-undang pemilu”.

BACA JUGA:8 Cara Merawat Gigi Anak Agar Tidak Rusak dan Berlubang

Pemalsuan tersebut, kata mereka, adalah bagian dari “skema pihak lain untuk mempengaruhi pemilihan presiden tahun 2016 dengan mengidentifikasi dan membeli informasi negatif tentang dirinya untuk menekan publikasi informasi tersebut”.

Pengajuan ke pengadilan selama berbulan-bulan telah menjelaskan kemungkinan kejahatan sekunder yang dimaksud, termasuk pelanggaran undang-undang pemilu federal yang mengatur pengungkapan pengeluaran dan undang-undang negara bagian New York yang mengkriminalisasi upaya “untuk mendorong atau mencegah terpilihnya seseorang untuk menduduki

jabatan publik dengan cara yang melanggar hukum”.