PPP Menjelang Muktamar X, Rebutan Kursi Ketum Bikin Suasana Panas

JAKARTA, Semaraknews.co.id – PPP sepertinya memang tidak pernah bisa muktamar dengan adem ayem. Sejak reformasi, panggung lima tahunan partai berlambang Kabah itu lebih sering jadi arena panas perebutan kursi ketua umum, bahkan kadang pecah kongsi.

Analogi gampangnya, kalau tawaf di Tanah Suci menuntut khusyuk dan sabar mengelilingi Kabah, maka “tawaf politik” PPP kerap berakhir bukan dengan penyucian diri, melainkan sengkarut rebutan kursi.

Tradisi ini tampaknya kembali terulang jelang Muktamar X PPP pada 27–29 September 2025 di Jakarta. Suhu internal kian meninggi, manuver faksi-faksi makin kentara, dan kursi ketua umum untuk periode 2025–2030 kembali jadi rebutan.

Nama-nama calon mulai wara-wiri: dari kader senior, tokoh pesantren, hingga figur eksternal. Ada yang sibuk menggalang dukungan, ada pula yang terang-terangan menyerukan agar tokoh tertentu tidak lagi diajukan.

BACA JUGA:Anies dan Ahok Dinilai Berpeluang Masuk Kabinet Prabowo, Rekonsiliasi Politik Semakin Terbuka

Dua pekan sebelum muktamar, sejumlah tokoh PPP menggelar Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Silaturahmi Nasional Ulama Kabah di Ponpes KHAS Kempek, Cirebon, Senin, 8 September 2025.

Forum itu—yang dihadiri KH Mustofa Aqil Siraj, KH Zarkasih Nur, dan Romahurmuziy—menghasilkan seruan agar Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono tidak kembali mencalonkan diri. Turut hadir pula tokoh-tokoh lain, termasuk Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen.

Selain soal figur, isu perubahan AD/ART juga ikut mencuat. Beberapa tokoh mendesak agar syarat pencalonan ketua umum diperlonggar sehingga figur luar PPP bisa ikut nyemplung, asal pernah menduduki jabatan puncak di eksekutif, legislatif, atau yudikatif tingkat nasional. Jika itu disahkan, kompetisi bisa jadi makin seru karena pintu bagi nonkader terbuka lebar.

BACA JUGA:Misteri Kerangka Manusia dalam Pohon Aren di Sergai, Identitas Ditelusuri Lewat DNA

Mekanisme muktamar juga akan berbeda. Forum hanya akan memilih 17 anggota Majelis Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA), lalu merekalah yang akan menentukan ketua umum dan pimpinan majelis DPP.

Mardiono sendiri menyebut manuver jelang muktamar adalah hal biasa. Ia menegaskan, “Nanti para muktamirin yang punya hak kedaulatan akan menentukan pilihannya yang terbaik untuk masa depan PPP.”

Ditanya soal maju lagi atau tidak, ia hanya berujar, “Sebagai kader jika muktamirin memanggil dan memberi amanah tentu bismillah… Namun, jika muktamirin tidak lagi menghendaki atau memanggil, bagi saya tentu alhamdulillah.”

Meski merendah, Mardiono sudah intens bergerilya ke daerah dan masih jadi kandidat terkuat. Sementara dari internal, Husnan Bay Fanani dan M Idror Maimoen sudah merapatkan barisan. Dari eksternal, nama-nama seperti Sandiaga Uno, Amran Sulaiman, hingga Agus Suparman pun ikut beredar.

BACA JUGA:BNPB dan ADEXCO Gelar Pameran Manajemen Bencana Asia di Jakarta, Fokus pada Inovasi dan Teknologi