Gerindra: Kasihan Presiden Prabowo Jadi ‘Pemadam Kebakaran’ Kebijakan Menteri

SEMARAKNEWS.CO.ID - Kelangkaan BBM di SPBU swasta dalam beberapa pekan terakhir membuat banyak pihak angkat suara. Tak hanya masyarakat, kalangan DPR pun ikut menyoroti kebijakan yang dinilai membingungkan.

Salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi XII DPR Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi, yang mengaku prihatin dengan kondisi ini.

Ia bahkan merasa kasihan pada Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya harus menjadi “pemadam kebakaran” atas kebijakan yang dibuat para menterinya.

Bambang Haryadi: Negara Sibuk dengan Kebijakan Kontraproduktif

Menurut Bambang, sejumlah kebijakan kementerian sering kali dikeluarkan tanpa mitigasi dampak yang jelas. Akibatnya, kebijakan itu justru menjadi kontraproduktif dan berujung menyulitkan presiden.

BACA JUGA:Istana Tanggapi Usulan Orang Tua Diberi Uang Tunai untuk Program Makan Bergizi Gratis

“Kasihan Presiden, kadang harus jadi pemadam kebakaran akibat hal-hal kecil yang sebenarnya tidak mengganggu keuangan negara,” kata Bambang kepada Kompas.com, Jumat (19/9/2025).

Ia mencontohkan, kelangkaan BBM di SPBU swasta seharusnya tidak perlu terjadi jika Kementerian ESDM lebih matang dalam membuat regulasi.

Kebijakan Impor BBM Satu Pintu Dinilai Membingungkan

Salah satu hal yang disorot Bambang adalah kebijakan impor BBM satu pintu melalui Pertamina. Padahal, menurutnya, Pertamina sudah menguasai 95 persen penjualan ritel BBM melalui SPBU, sementara swasta hanya 5 persen.

“Yang kita bingung dengan kebijakan ESDM adalah penerapan impor satu pintu untuk menjadikan Pertamina sebagai market leader. Padahal, Pertamina saat ini sudah menjadi market leader karena menguasai 95 persen penjualan retail melalui SPBU, dan hanya kurang 5 persen swasta,” ujar Bambang.

BACA JUGA:Penjelasan Subhan Mengapa Gugat Ijazah Gibran Hingga Rp125 Triliun

Dengan kondisi itu, ia menilai wajar jika kebijakan tersebut menimbulkan tanda tanya besar.

Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, Dinilai Tidak Fair

Bambang juga menyoroti permintaan Kementerian ESDM agar SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina. Padahal, ia mengingatkan bahwa Pertamina sendiri juga importir, bukan produsen BBM murni.

“Kewajiban swasta membeli ke Pertamina sebenarnya juga aneh, karena Pertamina juga importir. Kecuali Pertamina memproduksi BBM berlebih dari kebutuhan yang ada. Ini ibarat sama-sama jualan nasi goreng. Penjual nasi goreng kecil (5 persen) diwajibkan beli beras ke penjual nasi goreng besar (95 persen). Padahal penjual nasi goreng besar juga sama-sama beli dari pasar, tidak memproduksi beras sendiri. Kebijakan seperti ini harus ditinjau ulang,” tegasnya.

Dampak ke Iklim Investasi BBM Indonesia

Kelangkaan BBM di SPBU swasta tidak hanya menimbulkan keresahan konsumen, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran bagi investor asing. Para pemain swasta seperti Shell dan Vivo disebut bisa kesulitan bertahan jika kebijakan terus berpihak sepenuhnya pada Pertamina.

Ki Darmaningtyas, pengamat transportasi sekaligus Ketua Institut Studi Transportasi (Instran), mengatakan bahwa masalah ini sebenarnya bukan hal baru.

Menurutnya, sejak kasus oplosan yang melibatkan Pertamina, masyarakat banyak beralih ke SPBU swasta. Kondisi ini sempat menurunkan penjualan Pertamina.

“Sejak Pertamina terjegal kasus oplosan itu, masyarakat cenderung membeli BBM di SPBU seperti Shell, Vivo, dan sebagainya. Sehingga, pemasaran atau penjualan dari Pertamina kan turun,” jelas Darma.

Ia menilai kebijakan impor satu pintu justru berpotensi menjadi bentuk pemaksaan terselubung agar konsumen kembali ke Pertamina.

“Karena itu, supaya masyarakat kembali ke Pertamina, ya ada semacam paksaan seperti sekarang ini. Tetapi, ini kan sebetulnya bisnis yang tidak fair,” ujarnya.