Alasan Mahfud MD Tolak Tawaran Jadi Menko Polkam di Kabinet Prabowo-Gibran

SEMARAKNEWS.CO.ID - Menjelang reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, publik kembali dikejutkan dengan pengakuan Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) periode 2019–2024.

Mahfud blak-blakan menceritakan dirinya sempat ditawari untuk kembali menduduki kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Kabinet Merah Putih, menggantikan Budi Gunawan yang dicopot.

Namun, tokoh yang dikenal tegas dan konsisten menjaga integritas ini memilih untuk menolak tawaran jabatan tersebut. Alasan Mahfud jelas: etika politik.

Ditawari Lewat Telepon Jenderal Senior

BACA JUGA:Prabowo Jadikan IKN Ibu Kota Politik, Golkar: Biar Publik Tak Curiga Proyek Mangkrak

Cerita ini diungkapkan Mahfud dalam siniar yang tayang di kanal YouTube Mahfud MD Official, Senin (22/9/2025). Dalam penuturannya, Mahfud mengatakan bahwa pada 7 September 2025 malam, ia ditelepon seorang jenderal senior.

“(Tanggal) 7 September malam itu ditelepon, malam menjelang pelantikan, menjelang pengumuman reshuffle, saya ditelepon, 'Pak Mahfud di mana?' 'Saya di Yogyakarta',” kata Mahfud.

Jenderal tersebut kemudian meminta Mahfud segera ke Jakarta untuk membicarakan tawaran serius. Namun, karena masih ada kegiatan, Mahfud baru bisa bertemu pada 9 September 2025.

Dalam pertemuan itu, sang jenderal secara gamblang meminta Mahfud kembali menjadi Menko Polkam. Alasan utamanya, Mahfud dianggap sosok yang tepat untuk menjembatani hubungan TNI-Polri, yang dinilai sangat krusial dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.

“Dia bilang begini, 'Pak Mahfud ini (jabatan) Menko Polkam perlu orang yang bisa menjembatani TNI dan Polri. Dan diskusi-diskusi kami kecenderungannya ke Pak Mahfud',” tutur Mahfud menirukan percakapan.

Menolak Demi Etika Politik

Meski tawaran itu datang dengan penuh hormat, Mahfud memilih tidak memberikan jawaban positif. Menurutnya, sejak awal ia sudah menegaskan tidak akan masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

“Standar etik saya sudah diumumkan 22 April (2024) ketika diputus oleh MK, kan banyak yang tanya 'Bapak mau masuk tidak?' Ini standar etik,” tegas Mahfud.

Ia menilai, jabatan menteri seharusnya diberikan kepada pihak-pihak yang benar-benar berkontribusi memenangkan kontestasi Pemilu 2024. Sementara dirinya justru maju sebagai calon wakil presiden berlawanan dengan kubu Prabowo.

“Ketika itu yang memang, yang berkeringat untuk Pak Prabowo kan banyak, sedangkan saya berkeringat untuk diri saya sendiri. Saya ndak mungkin masuk ke situ (koalisi), tidak etis,” ujarnya.

Posisi Menko Polkam Kini Dijabat Djamari Chaniago

BACA JUGA:Perintah Prabowo Naikkan Gaji ASN Tertulis di Perpres, Eksekusinya Masih Misteri

Seperti diketahui, posisi Menko Polkam kini resmi dijabat oleh Letnan Jenderal (Purn) Djamari Chaniago, yang dilantik Presiden Prabowo pada 17 September 2025. Djamari merupakan perwira tinggi TNI AD yang dinilai berpengalaman dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Kursi Menko Polkam sebelumnya kosong setelah Budi Gunawan dicopot dari jabatannya. Pergantian ini menjadi bagian penting dalam reshuffle kabinet yang dilakukan Prabowo untuk memperkuat stabilitas politik di periode awal pemerintahannya.

Menolak Jabatan, Menjaga Integritas

Langkah Mahfud MD menolak tawaran menjadi Menko Polkam di Kabinet Merah Putih semakin meneguhkan citranya sebagai tokoh yang konsisten dengan prinsip etika politik. Bagi Mahfud, integritas lebih penting daripada jabatan tinggi sekalipun.

Sikap ini juga menunjukkan bahwa Mahfud tetap memegang komitmennya sejak awal: tidak akan bergabung dengan pemerintahan yang bukan hasil dukungan politiknya di Pemilu 2024.

Bagi publik, kisah ini menjadi bukti bahwa politik Indonesia masih memiliki tokoh yang mengutamakan etika, konsistensi, dan komitmen moral dibanding sekadar kekuasaan.