Skandal MBG! Ribuan Korban Keracunan di Bandung Barat, DPR Soroti Gagalnya Sistem Keamanan Pangan Nasional

SEMARAKNEWS.CO.ID - Kasus keracunan massal MBG (Makanan Bergizi Gratis) yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, kembali menyita perhatian publik.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai NasDem, Rajiv, menegaskan bahwa insiden ini tidak bisa dianggap sebagai kejadian biasa, melainkan alarm keras tentang rapuhnya sistem keamanan pangan Indonesia.

Menurut Rajiv, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan harus lebih serius memperketat pengawasan mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi makanan bergizi gratis yang digelontorkan untuk masyarakat.

“Jangan menunggu ada korban baru kemudian bergerak. Saya ingin memastikan bahwa negara tidak menutup mata atas penderitaan warga," tegas Rajiv, Jumat (26/9/2025).

1. Korban Keracunan MBG di Bandung Barat Tembus 1.000 Orang

BACA JUGA:Prediksi Sassuolo vs Udinese: Head to Head, Statistik, dan Skor Serie A Italia 28 September 2025

Rajiv sendiri sempat turun langsung menjenguk korban keracunan di Posko KLB Keracunan MBG Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.

Laporan dari Dinas Kesehatan setempat menyebutkan, korban mencapai sekitar 1.000 orang sejak Senin, 23 September 2025. Gejala yang dialami korban bervariasi, mulai dari sakit kepala, pusing, mual, hingga sesak napas.

“Yang lebih memprihatinkan, ada korban yang sudah sempat diobati lalu dibolehkan pulang, tapi sesampainya di rumah malah kambuh lagi dan harus balik berobat,” ungkap Rajiv.

2. Kesalahan Teknis dari SPPG

Dari hasil tinjauan lapangan, ditemukan adanya kesalahan teknis dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasak makanan terlalu awal, sehingga kualitas makanan menurun sebelum didistribusikan.

“Perwakilan BGN menyampaikan bahwa SPPG memasak terlalu cepat. Akibatnya, makanan dibiarkan terlalu lama sebelum dimakan, sehingga kualitasnya turun dan menyebabkan keracunan. Ini jelas kesalahan teknis yang fatal,” tegas Rajiv.

Ia menambahkan, kasus ini seharusnya jadi pelajaran besar agar Pemda bersama instansi terkait lebih ketat mengawasi standar pengolahan makanan.

3. Keamanan Pangan adalah Hak Dasar

BACA JUGA:Segera Berakhir! Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Jawa Barat Hanya Sampai 30 September 2025

Rajiv menekankan bahwa kedaulatan pangan tidak hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keamanan. Jika masyarakat diberi makanan gratis tetapi justru jatuh sakit, maka program tersebut kehilangan makna.

“Apa gunanya kita bicara swasembada pangan kalau makanan yang beredar justru membuat masyarakat sakit? Keamanan pangan harus jadi prioritas, ini hak dasar manusia,” ucapnya.

4. Pemerintah Diminta Perketat Standar MBG

Menanggapi insiden ini, pihak Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyampaikan permintaan maaf dan mengakui adanya kesalahan dari pihak SPPG.

Pemerintah juga berjanji akan segera memperketat standar food tray MBG dengan label wajib SNI untuk memastikan makanan yang sampai ke tangan masyarakat layak dikonsumsi.

Sementara itu, Wamensesneg saat ditanya mengenai kasus keracunan massal MBG menyarankan agar langsung menanyakan ke pihak BGN sebagai penyelenggara teknis.

5. Pengawasan dan Edukasi Pangan Harus Ditingkatkan

Rajiv menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pengawasan distribusi bahan pangan harus ditingkatkan, sekaligus memberikan edukasi soal keamanan pangan kepada masyarakat.

“Masyarakat berhak mendapatkan jaminan pangan yang sehat dan aman. Jangan sampai kasus ini berulang, apalagi sampai memakan korban lebih banyak,” pungkasnya.