Diprotes Bobby Nasution! Menkeu Purbaya Justru Balik Sindir Menantu Jokowi Soal Pemangkasan Dana TKD

“Pemprov Kaltara butuh sekitar Rp150 miliar,” ungkap Purbaya.
Ia menambahkan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mencari solusi infrastruktur agar akses ekonomi warga Kaltara bisa lebih baik.

Pemangkasan Dana Karena Efisiensi

Purbaya tak menampik bahwa pemangkasan TKD tahun 2026 akan berdampak luas bagi daerah. Namun ia menegaskan, kebijakan itu diambil bukan tanpa alasan. Banyak daerah, kata dia, tidak optimal dalam menyerap anggaran dan masih ditemukan berbagai penyimpangan.

“Kalau mereka (pemerintah daerah) mau bangun daerahnya, harusnya dari dulu sudah bagus. Anggarannya enggak ada yang hilang sana-sini. Tapi salah satu concern kita di sana adalah banyak melesetnya,” sindirnya.

“Saya Baru di Pemerintahan Ini, Tapi Image Pemda Kurang Bagus di Atas”

Menkeu Purbaya mengaku dirinya masih baru di kabinet Presiden Prabowo Subianto, namun sudah memahami dinamika hubungan pemerintah pusat dan daerah yang sering kali memanas karena soal keuangan.

Ia meminta agar para kepala daerah memperbaiki citra dan tata kelola anggaran, agar kepercayaan pemerintah pusat bisa tumbuh kembali.

“Saya kan ke pemerintahan baru. Image mereka (pemda) kurang bagus di mata pemimpin-pemimpin di atas. Jadi kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya enggak ada keberatan. Desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi,” tutur Purbaya lugas.

Meski demikian, Purbaya tetap membuka ruang harapan bagi daerah.

“Saya akan lihat keadaan uang saya nanti di pertengahan triwulan kedua 2026. Kalau ekonominya bagus, pajak naik, bea cukai enggak bocor, ya kita bagi (ke daerah),” janjinya.

“Semuanya Tidak Setuju”

Nada keberatan juga datang dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, yang menilai pemotongan TKD akan mempersulit daerah dalam menjalankan program pembangunan.

“Semuanya tidak setuju, karena ada beban P3K yang besar dan janji pembangunan jalan serta jembatan. Dengan pemotongan rata-rata 20–30 persen di tingkat provinsi, bahkan 60–70 persen di kabupaten, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

 

Sherly menegaskan bahwa daerah bukan menolak efisiensi, melainkan berharap agar pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi riil daerah, terutama di wilayah timur Indonesia yang masih tertinggal dari sisi akses dan ekonomi.