China Buka Suara soal Polemik Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung Whoosh

JAKARTA, SEMARAKNEWS.CO.ID - Pemerintah China akhirnya angkat bicara terkait polemik Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh serta masalah keuangan yang kini dihadapi PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.

Melalui pernyataan resmi yang disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun Beijing menegaskan bahwa sejak awal, kerja sama pembangunan proyek ini telah dilakukan dengan komunikasi dan koordinasi erat antara kedua pemerintah.

“Dalam menilai proyek kereta cepat, tidak hanya angka keuangan dan indikator ekonomi yang diperhatikan, tetapi juga manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya. Otoritas serta perusahaan dari kedua negara telah berkoordinasi secara intensif untuk memastikan pengoperasian kereta cepat yang aman dan stabil,” ujar Guo dalam keterangan tertulis yang dirilis di situs resmi pemerintah China, Senin 20 Oktober 2025.

Guo juga menegaskan bahwa China tetap berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama dengan Indonesia dalam memastikan operasional Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) berjalan optimal dan memberikan manfaat besar bagi pembangunan ekonomi serta konektivitas kawasan.

BACA JUGA:SIKAT HABIS! Promo Minuman JCO Beli 5 Minuman Favorit Cuma Rp128.000

Utang Membengkak, Pemerintah RI dan Danantara Saling Lempar Tanggung Jawab

Isu mengenai tingginya utang proyek Whoosh kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa pekan terakhir.

Nilai investasi proyek ini tercatat mencapai US$7,2 miliar atau sekitar Rp116,54 triliun (kurs Rp16.186 per dolar AS), jauh lebih besar dibandingkan proposal awal dari pihak China yang hanya sebesar US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS).

Dari total pembiayaan tersebut, sekitar 75 persen berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya ditanggung oleh para pemegang saham, yakni PT KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.

Kondisi ini memunculkan perdebatan terkait siapa yang harus menanggung beban utang proyek.

BACA JUGA:Promo Genki Sushi Serba Rp17.000: Tersedia 19 Menu Pilihan!

Kepala Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah menolak jika pembayaran utang Whoosh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, proyek Whoosh kini berada di bawah pengelolaan Danantara, sebuah entitas investasi BUMN yang sebelumnya telah memperoleh dividen hingga Rp80 triliun dari berbagai perusahaan pelat merah.

“Whoosh itu dikelola oleh Danantara. Mereka sudah mendapatkan lebih dari Rp80 triliun dividen dari BUMN. Jadi lucu kalau sekarang malah mau pakai APBN untuk membayar utangnya,” ujar Purbaya saat melakukan inspeksi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin 13 Oktober 2025.

Luhut Sebut Proyek “Busuk”: dari Biaya Bengkak hingga Pembangunan Asal-Asalan

Selain persoalan utang, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung juga sempat menuai kritik tajam dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menyebut proyek tersebut sebagai “proyek busuk” karena banyaknya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.