DPR Balas Tegas Ancaman IOC: Standar Ganda Soal Israel dan Palestina!

JAKARTA, SEMARAKNEWS.CO.ID - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengkritik keras sikap Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang mengancam akan memutus hubungan dengan Indonesia buntut larangan atlet Israel berlaga di Jakarta.

Ia menilai langkah IOC tersebut menunjukkan sikap yang tidak dewasa dalam menyikapi perbedaan politik antarnegara.

“Ancaman IOC untuk menghentikan dialog dengan Indonesia serta imbauannya agar federasi olahraga internasional tidak menggelar turnamen di Indonesia adalah tindakan yang kekanak-kanakan,” ujar Sukamta, Sabtu 25 Oktober 2025.

Menurutnya, mayoritas masyarakat dunia justru mendukung Indonesia dalam menolak kehadiran atlet Israel.

BACA JUGA:Sekretariat DPRD Jawa Barat Uji Coba WFH Mulai November 2025, Efisiensi Anggaran Jadi Fokus Utama

Ia menuding IOC bersikap tidak konsisten dan menerapkan standar ganda dalam kebijakan olahraganya.

“Mereka bisa melarang Rusia dan Belarusia karena konflik Ukraina, bahkan pernah menjatuhkan sanksi kepada Afghanistan dan Korea Utara. Tapi untuk Israel yang sudah jelas melakukan penjajahan di Palestina, IOC diam saja,” tegas politisi PKS tersebut.

Dorong Diplomasi Olahraga

Sukamta memastikan DPR akan terus mendorong pemerintah menggunakan jalur diplomasi agar posisi Indonesia tetap kuat di kancah olahraga internasional.

“Diplomasi olahraga seharusnya menjadi sarana untuk menyuarakan perdamaian dunia. IOC, FIFA, dan federasi lainnya mestinya bisa menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, bukan malah tunduk pada tekanan politik,” jelasnya.

BACA JUGA:Surat Pemakzulan Gibran Diterima Sejak Juni, DPR Masih Pura-pura Sibuk

Ia menambahkan, negara mana pun yang melakukan penjajahan atau genosida semestinya tidak diberi ruang di ajang olahraga internasional.

Awal Mula Ketegangan

Ketegangan ini berawal dari keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) yang menolak banding delegasi Israel setelah Indonesia menolak memberikan visa bagi atlet mereka pada Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.

Menanggapi hal itu, IOC menuduh Indonesia melanggar prinsip dasar Olimpiade dan memutuskan untuk menghentikan seluruh dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), termasuk rencana pengajuan tuan rumah Olimpiade dan Olimpiade Remaja.

IOC menyatakan, kerja sama hanya akan dilanjutkan jika Indonesia menjamin pemberian visa bagi seluruh peserta dari negara mana pun di masa depan.