DPR Kritik Rencana Siswa Bakal Diajarkan Bahasa Portugis: Kurang Tepat, Fokus ke Bahasa Mandarin dan Inggris

SEMARAKNEWS.CO.ID - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan bahasa Portugis sebagai salah satu bahasa yang diajarkan di sekolah Indonesia menuai tanggapan dari anggota DPR. Bonnie Triyana, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menilai kebijakan tersebut kurang tepat dan sebaiknya dikaji ulang.

Menurut Bonnie, bahasa Portugis tidak termasuk dalam bahasa internasional yang banyak digunakan di dunia pendidikan maupun bisnis global.

Ia menyebut bahwa akan jauh lebih strategis jika pemerintah memperluas pembelajaran bahasa Mandarin atau memperkuat pengajaran bahasa Inggris yang sudah menjadi bahasa universal.

“Lebih baik maksimalkan mutu pengajaran bahasa Inggris. Atau kalau mau ada tambahan pelajaran bahasa, bahasa Mandarin jauh lebih strategis untuk diajarkan,” ujar Bonnie dalam keterangan tertulis, Sabtu, 25 Oktober 2025.

BACA JUGA:Trehaus School Jakarta Luncurkan 'The Afternoon Program', Perluas Ruang Belajar dan Pengasuhan Anak

Bahasa Portugis Dianggap Kurang Relevan

Bonnie menilai bahwa penggunaan bahasa Portugis dalam konteks global tidak sepopuler bahasa lain seperti Inggris, Mandarin, atau Spanyol. Karena itu, menurutnya, kebijakan ini perlu dikaji lebih dalam sebelum diterapkan secara luas di sekolah-sekolah Indonesia.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali karena bahasa Portugis bukan bahasa yang familiar di pergaulan internasional,” katanya.

Ia menduga bahwa pernyataan Presiden Prabowo soal pengajaran bahasa Portugis muncul lebih sebagai ungkapan diplomatis ketika bertemu Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 23 Oktober 2025.

“Mungkin Presiden sedang meng-entertain Presiden Lula sebagai bagian dari diplomasi,” ujar Bonnie.

Potensi Beban Tambahan untuk Siswa dan Guru

Sebagai anggota Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, Bonnie Triyana juga menyoroti dampak praktis dari wacana tersebut.

Menurutnya, jika bahasa Portugis benar-benar dijadikan mata pelajaran wajib, maka akan menambah beban siswa dan guru.

Guru-guru pun harus dibekali kemampuan baru untuk bisa mengajarkan bahasa tersebut, yang tentu membutuhkan pelatihan dan anggaran tambahan dari pemerintah.

“Namun lagi-lagi pertanyaannya, siapa yang akan mengajar? Gurunya dari mana? Apakah juga siap dengan anggarannya?” ujarnya menambahkan.

Karena itu, Bonnie menyarankan agar pengajaran bahasa Portugis jika tetap diadakan cukup bersifat opsional atau ekstrakurikuler.

“Kecuali para siswa dibebaskan untuk memilih atau tidak memilih pelajaran Bahasa Portugis, seperti halnya ekstrakurikuler atau mata pelajaran tambahan,” katanya.

BACA JUGA:Kabar Duka: Pendiri PBHI Johnson Panjaitan Wafat, Pernah Tangani Kasus Brigadir J dan Xanana Gusmao

Saran untuk Pemerintah: Fokus pada Bahasa Internasional Populer

Bonnie menekankan bahwa di era globalisasi dan ekonomi digital, penguasaan bahasa internasional seperti Inggris dan Mandarin justru lebih relevan dan strategis bagi generasi muda Indonesia.

Bahasa Inggris menjadi kunci utama komunikasi global, sementara bahasa Mandarin memiliki nilai strategis karena Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia.

“Bahasa Mandarin jauh lebih strategis untuk diajarkan karena relevan dengan arah ekonomi dan hubungan internasional Indonesia,” tegasnya.