Cadangan BBM Indonesia Cuma 20 Hari, Apa Dampaknya Jika Perang AS–Israel vs Iran Berkepanjangan?

SEMARAKNEWS.CO.ID - Indonesia saat ini hanya memiliki cadangan bahan bakar minyak (BBM) yang cukup untuk 20 hari ke depan.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

“Kalau cadangan BBM saat ini masih 20 hari,” kata Bahlil

Menurutnya, stok tersebut masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri meskipun situasi geopolitik di Timur Tengah sedang memanas akibat konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.

Namun, pertanyaan besarnya adalah, apa yang terjadi jika perang berlangsung lebih lama dari perkiraan?

Konflik Timur Tengah Berpotensi Berlarut

Ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa militer AS siap bertahan dalam konflik selama empat hingga lima pekan, bahkan lebih lama.

“Sejak awal, kami memperkirakan empat hingga lima minggu, tetapi kami memiliki kemampuan untuk bertahan jauh lebih lama dari itu,” ujar Trump, dilansir Al Jazeera.

BACA JUGA:Masih Langka di 2026, Shell Super Hanya Tersedia di 10 SPBU Jawa Timur, Ini Daftarnya

Pernyataan ini memicu kekhawatiran pasar global, terutama sektor energi. Pasalnya, kawasan Timur Tengah merupakan jalur vital distribusi minyak dunia.

Harga Minyak Dunia Langsung Meroket

Dampak konflik sudah mulai terasa di pasar komoditas. Mengutip laporan Reuters, harga minyak mentah Brent pada penutupan perdagangan 2 Maret 2026 naik 4,87 dollar AS atau 6,7 persen menjadi 77,74 dollar AS per barel.

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) melonjak 4,21 dollar AS atau 6,3 persen menjadi 71,23 dollar AS per barel.

Kenaikan tajam ini dipicu pernyataan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) yang mengindikasikan kesiapan menyerang kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz jalur penting distribusi minyak global.

Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengatakan bahwa jika perang berkepanjangan, Indonesia terpaksa membeli minyak dengan harga yang jauh lebih mahal.

“Kalau perang lebih lama, ya Indonesia terpaksa beli dengan harga yang lebih mahal. Bisa 100 dollar AS per barel,” ujarnya.

Artinya, cadangan BBM 20 hari yang dimiliki Indonesia saat ini masih menggunakan harga sebelum konflik meletus. Jika harus impor ulang saat harga melonjak, tekanan fiskal akan semakin besar.

Risiko Krisis BBM dan Antrean di SPBU

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, memperingatkan potensi gangguan serius jika konflik berkepanjangan.

Menurutnya, jika pasokan terganggu dan harga minyak terus naik, Indonesia bisa menghadapi antrean panjang di SPBU, bahkan muncul pasar gelap atau black market BBM.

“Antrian panjang mencari BBM, bahkan terjadi black market atau transaksi BBM ilegal,” jelas Bhima.

Tak hanya sektor transportasi, dampaknya bisa merembet ke listrik. Mengingat pembangkit listrik Indonesia masih didominasi energi fosil, krisis minyak berisiko memicu pemadaman listrik (black out).

Ancaman Inflasi dan PHK Massal

BACA JUGA:Rahasia Budidaya Ikan Nila Cepat Panen, Cocok untuk Pemula Modal Kecil Bisa Untung Besar

Lonjakan harga energi hampir pasti akan mendorong inflasi. Biaya logistik naik, harga barang ikut terdorong, dan daya beli masyarakat melemah.

Bhima bahkan mengingatkan risiko terburuk berupa hiperinflasi jika krisis berlangsung lama tanpa mitigasi yang tepat. Ia menyinggung pengalaman Indonesia di era 1960-an saat hiperinflasi memicu guncangan sosial dan politik besar.

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan menekan kelas menengah serta masyarakat berpenghasilan rendah.

Pertamina Siapkan Satgas RAFI

Di sisi lain, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth M. V. Dumatubun, memastikan bahwa ketersediaan energi selama Ramadan akan dipantau melalui Satgas RAFI (Ramadan dan Idul Fitri).

Satgas ini bertugas memonitor dan mengevaluasi langkah-langkah strategis guna memastikan distribusi energi tetap lancar, termasuk saat arus mudik dan arus balik.

Langkah ini menjadi upaya mitigasi jangka pendek agar distribusi BBM tetap terkendali di tengah gejolak global.

Indonesia Dinilai Belum Siap Transisi Energi

Di tengah ancaman krisis minyak, Bhima juga menyoroti lambannya transisi energi di Indonesia. Saat ini, bauran energi terbarukan di Tanah Air baru mencapai sekitar 13 persen.

Padahal, pemerintah menargetkan minimal 23 persen untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Menurutnya, momentum krisis ini seharusnya dimanfaatkan untuk mendorong percepatan energi terbarukan secara masif, termasuk proyek 100 GW serta stimulus fiskal untuk instalasi panel surya, tenaga angin, dan pembangkit air.

Semakin tinggi porsi energi terbarukan, semakin kuat Indonesia menghadapi guncangan eksternal seperti konflik global.

Apa yang Bisa Dilakukan Masyarakat?

Di tengah ketidakpastian global, masyarakat disarankan untuk lebih bijak dalam mengatur keuangan. Pengeluaran sekunder dan tersier sebaiknya ditekan, sementara dana darurat perlu diperkuat.

Bagi kelas menengah yang mampu, pemasangan panel surya rumah tangga bisa menjadi alternatif cadangan energi jika terjadi krisis.