PDIP Desak Negara Akui Kudatuli sebagai Pelanggaran HAM Berat di Peringatan 30 Tahun

JAKARTA, Semaraknews.co.id — Tiga dekade setelah peristiwa Kudatuli mengguncang panggung politik Indonesia, PDI Perjuangan kembali mengingatkan negara agar tidak membiarkan tragedi itu terkubur sebagai sekadar catatan sejarah. Lewat peresmian Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin, 27 Juli 2026, partai berlambang banteng itu mendesak agar peristiwa 27 Juli 1996 diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Kepala Bidang Sejarah DPP PDIP Bonnie Triyana mengatakan tuntutan tersebut muncul karena para korban beserta keluarganya hingga kini belum memperoleh keadilan yang layak.

“Selama puluhan tahun, para korban dan keluarga mereka tidak hanya kehilangan anggota keluarga, tetapi juga hak atas keadilan,” ujar Bonnie di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin, 27 Juli 2026.

Menurut Bonnie, pengakuan negara terhadap Kudatuli tidak semata-mata menyangkut status hukum sebuah peristiwa. Lebih dari itu, pengakuan tersebut menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam mengakui penderitaan yang dialami para korban sekaligus memastikan perbedaan pandangan politik tidak lagi dijawab dengan kekerasan.

Ia menilai usia 30 tahun bukan berarti persoalan Kudatuli telah selesai. Justru, tragedi itu menjadi salah satu titik penting yang membentuk perjalanan demokrasi Indonesia hingga hari ini.

BACA JUGA:STOP! Hindari Kebiasaan Gantung Handuk Basah di Kamar Mandi, Bahaya Kesehatan Kulit Mengintai

“Bukan sekadar catatan kelam mengenai penyerbuan sebuah kantor partai, melainkan momentum krusial yang memantik tegaknya demokrasi di Indonesia,” kata Bonnie.

Karena itu, Bonnie menegaskan peristiwa Kudatuli harus terus dipahami, diingat, dan diselesaikan secara adil. Ia menjelaskan rangkaian peringatan tahun ini tidak hanya berfokus pada seremoni, tetapi juga diisi berbagai kegiatan yang bertujuan menjaga ingatan kolektif bangsa.

“Rangkaian acara ini dirancang sebagai ruang kebudayaan dan pendidikan publik, sekaligus ruang perjuangan untuk merawat ingatan kolektif bangsa agar tidak terjadi diskontinuitas sejarah,” ujarnya.

Sejumlah kegiatan telah digelar menjelang peringatan tersebut, mulai dari diskusi seni dan demokrasi di Yogyakarta, diskusi Marhaenisme di Museum Multatuli, hingga kuliah umum yang mempertemukan sejarawan, budayawan, dan mahasiswa untuk membedah peristiwa Kudatuli dari perspektif demokrasi melalui pameran arsip foto dan sejarah di Taman Ismail Marzuki.

BACA JUGA:833 Dapur MBG Ditutup Permanen, BGN Pecat 261 Pegawai yang Terlibat Pelanggaran

Acara peresmian Monumen Kudatuli turut dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, Kepala Situation Room M. Prananda Prabowo, Ketua DPP Ganjar Pranowo, Ketua DPP Bidang Penanggulangan Bencana Tri Rismaharini, Ketua DPP Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat, serta Mahfud MD.