Prabowo Geleng Kepala! Kepala Daerah Ramai-Ramai Tersandung Korupsi, Demokrasi Mahal Ikut Disorot

JAKARTA, Semaraknews.co.id — Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap maraknya kepala daerah yang berakhir di jerat kasus korupsi. Kekhawatiran itu mengemuka saat Presiden menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas ketika Presiden menyoroti penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Menurutnya, Prabowo ingin persoalan korupsi di daerah menjadi perhatian utama dalam merancang arah pembangunan nasional ke depan.

“Beliau juga sangat prihatin terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam tindak pidana korupsi. Karena itu, beliau meminta agar persoalan ini menjadi perhatian yang serius untuk dipikirkan,” kata Muzani usai bertemu Presiden.

Selain menyoroti praktik korupsi, Prabowo juga menyinggung mahalnya biaya demokrasi di tingkat daerah. Menurut Muzani, Presiden menilai proses pemilihan kepala daerah menyedot biaya besar sekaligus menguras energi politik.

“Presiden menilai bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui proses demokrasi yang mahal, unik, dan sangat melelahkan,” ujarnya.

BACA JUGA:Vonis Kanker Tak Lagi Menakutkan, 4 Alat Ini Beri Harapan Baru Ubah Nasib Pasien

Dalam pertemuan tersebut, pimpinan MPR juga menyerahkan konsep terbaru Pokok-Pokok Haluan Negara kepada Presiden. Muzani menjelaskan, dokumen yang sebelumnya masih berbentuk draf kini telah disampaikan kepada Prabowo untuk dikaji lebih lanjut sebagai bagian dari penyempurnaan substansi.

“Pada kesempatan kali ini, kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi dengan beliau mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan Pokok-Pokok Haluan Negara,” tutur Muzani.

Menurut dia, Prabowo pada prinsipnya mendukung penyusunan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional yang dapat menjadi acuan lintas pemerintahan. Haluan negara itu, kata Muzani, tidak hanya disusun untuk satu periode kekuasaan, melainkan sebagai arah pembangunan yang berkesinambungan.

“Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan PPHN sebagai pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya,” ucapnya.

Muzani menambahkan, Presiden menyambut positif gagasan penyusunan PPHN. Bahkan, sejumlah poin dalam konsep tersebut mendapat perhatian khusus dari Prabowo, terutama yang berkaitan dengan proses demokratisasi serta tata kelola pemerintahan daerah.