MBG Kembali Makan Korban! Amnesty Desak Program Prabowo Disetop

Ia juga menyinggung laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Juni 2026 yang menemukan indikasi pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan MBG. Temuan tersebut meliputi dugaan pelanggaran hak atas kesehatan, hak anak, hingga hak atas pangan.

Selain aspek keselamatan pangan, Amnesty turut menyoroti tata kelola program. Usman mengingatkan Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memutuskan bahwa penggunaan anggaran pendidikan untuk mendukung MBG bertentangan dengan konstitusi.

Karena itu, Amnesty mendesak pemerintah melakukan investigasi menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok MBG, baik di Jayapura, Semarang, maupun daerah lain yang mengalami kasus serupa.

“Pihak-pihak yang bertanggung jawab wajib diproses hukum secara adil dan transparan apabila terbukti lalai hingga mengakibatkan keracunan massal terhadap anak-anak sekolah,” ujar Usman.

Sementara itu, kasus terbaru terjadi di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, pada 4 Agustus 2026. Ratusan siswa diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Anton Mote mengatakan Puskesmas Depapre tidak lagi mampu menampung seluruh pasien karena jumlah korban terus bertambah hingga mencapai sekitar 150 orang. Sejumlah pasien kemudian dirujuk ke puskesmas lain serta rumah sakit terdekat.

Mayoritas korban mengeluhkan mual, pusing, dan tubuh terasa lemas.

Anton menjelaskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani Distrik Depapre menyiapkan sekitar 1.500 paket makanan untuk siswa SD dan SMP yang tersebar di tujuh kampung.

Sebelumnya, pada 28 Juli 2026, sedikitnya 120 siswa dan guru di sebuah SMA Negeri di Jayapura dilaporkan jatuh sakit setelah menyantap makanan MBG. Insiden serupa juga terjadi di sebuah SMK Negeri di Semarang pada 31 Juli 2026 yang mengakibatkan 707 siswa dan guru mengalami gejala seperti pusing, mual, muntah, dan diare.