Menteri Koperasi Klarifikasi Anggaran Rp103 Miliar, Katanya Bukan Buat Podcast Doang

JAKARTA, Semaraknews.co.id — Menteri Koperasi Ferry Juliantono buru-buru meluruskan soal alokasi anggaran Rp103 miliar yang belakangan dikaitkan dengan kebutuhan siniar atau podcast. Menurut Ferry, angka tersebut bukan disiapkan khusus untuk bikin konten ngobrol di depan mikrofon.

“Komunikasi publik bukan hanya mengenai podcast. Podcast merupakan salah satu kanal komunikasi,” kata Ferry melalui keterangan tertulis, Rabu, 2 September 2026.

Ferry menjelaskan, anggaran Rp103 miliar tersebut merupakan bagian dari kebutuhan komunikasi publik sekaligus penunjang pelaksanaan tugas Kementerian Koperasi. Cakupannya cukup lebar, mulai dari fungsi hubungan masyarakat, komunikasi publik, dokumentasi dan publikasi, hingga tata usaha, teknologi informasi serta infrastruktur.

Menurut politikus Gerindra itu, komunikasi pemerintah tidak bisa dikerjakan sekadarnya. Ada pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan agar kebijakan dan program pemerintah bisa disampaikan dengan tepat, mudah dipahami, sekaligus menjangkau masyarakat luas.

“Karena itu, komunikasi publik perlu dikelola secara profesional sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan,” ujar dia.

BACA JUGA:8 WNI Diduga Jadi Tentara Rusia Gara-gara Iklan Kerja, Pemerintah Ketar-ketir

Ferry menilai dukungan anggaran tersebut dibutuhkan agar berbagai program koperasi tidak berhenti sebagai jargon di ruang rapat, tetapi benar-benar diketahui masyarakat.

Ia menegaskan seluruh anggaran Kementerian Koperasi harus digunakan untuk mendukung tugas dan target kinerja kementerian. Prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta hasil yang bisa diukur, kata dia, tetap menjadi pertimbangan dalam penggunaannya.

“Kami memahami bahwa anggaran negara harus digunakan secara bertanggung jawab. Karena itu, kami terus memastikan setiap penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, dan memiliki hasil yang terukur,” tuturnya.

Di tengah polemik anggaran komunikasi publik tersebut, Kementerian Koperasi ternyata juga sedang mengajukan tambahan anggaran yang jauh lebih besar untuk 2027. Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR pada Selasa, 1 September 2026, Ferry mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,53 triliun.

Usulan tersebut diarahkan untuk memperkuat kelembagaan koperasi, mengembangkan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus memperkuat pengawasan dan pendampingan koperasi.

Dari total tambahan itu, Rp541 miliar dialokasikan untuk penguatan dukungan operasional, sedangkan Rp3,99 triliun ditujukan bagi penguatan program teknis.

BACA JUGA:Orang Tua Santri Ungkap Kronologi Keracunan MBG di Sidoarjo

Salah satu pos yang diusulkan adalah penguatan kelembagaan, digitalisasi, dan satu data koperasi dengan anggaran Rp966 miliar. Jadi, selain urusan podcast yang ramai dibicarakan, ada pula pekerjaan rumah digitalisasi koperasi yang nilainya hampir Rp1 triliun.