Mendikbud Minta Kampus Stop Bikin Prodi Baru, Kebanyakan Akreditasi Bikin Pegel

JAKARTA, Semaraknews.co.id — Perguruan tinggi rupanya diminta mulai mengerem hobi membuka program studi baru. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto meminta para rektor lebih selektif dan tidak buru-buru menambah program studi hanya demi memperbanyak pilihan di brosur penerimaan mahasiswa.

Menurut Brian, program studi yang memiliki rumpun dan keterkaitan keilmuan sebaiknya digabung. Selain membuat struktur akademik lebih sederhana, penggabungan tersebut dinilai bisa memangkas pekerjaan administratif kampus yang selama ini ikut membebani pengelola perguruan tinggi.

Pesan itu disampaikan Brian saat membuka Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia XII Tahun 2026 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 2 Oktober 2026. Di hadapan para rektor, Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung itu bahkan menyampaikan sarannya dengan bahasa yang cukup lugas.

“Mumpung para rektor berkumpul, tolong jangan kebanyakan prodi. Pegel ngurus akreditasi. Prodi-prodi itu digabung-gabungin saja, dimerger,” kata Brian, dikutip dari Antara, Sabtu, 3 Oktober 2026.

Bagi Brian, mengurangi jumlah program studi bukan berarti mengurangi jumlah mahasiswa. Ia memberi gambaran sederhana. Jika ada lima program studi yang masing-masing menampung 100 mahasiswa, kelimanya bisa dilebur menjadi satu program studi dengan total 500 mahasiswa.

Jadi, yang digabung administrasinya, bukan mahasiswa dan ilmunya yang disuruh menghilang.

BACA JUGA:Suyudi Ario Seto Siap Buktikan Janji, Calon Kapolri Bicara Polisi Bersama Masyarakat

Brian juga mengingatkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak harus selalu dirayakan dengan membuka program studi baru. Perguruan tinggi, menurut dia, justru perlu memberi ruang bagi mahasiswa untuk menjelajahi berbagai cabang keilmuan melalui sistem yang sudah tersedia.

Perkembangan teknik elektro, misalnya, kini sudah merembet ke banyak bidang. Mulai dari teknik telekomunikasi, biomedis, informatika hingga kecerdasan buatan. Perkembangan tersebut tidak selalu harus dibalas dengan membuat kotak administratif baru bernama program studi.

Karena itu, Brian meminta pendidikan pada jenjang sarjana tidak terlalu cepat dipagari berdasarkan spesialisasi yang sempit. Dengan cakupan keilmuan yang lebih luas, lulusan dinilai akan memiliki ruang lebih besar untuk mengembangkan kompetensi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri yang terus berubah.

“Yang perlu dikembangkan itu bukan prodinya, tapi keilmuannya. Prodi itu hanya administrasi. Jangan mempersempit keilmuan dengan sekat administrasi,” tuturnya.

BACA JUGA:Baru Lengser dari Kursi Kapolri, Listyo Sigit Malah Dapat Bintang Mahaputera

Gagasan tersebut juga berkaitan dengan perubahan cara pemerintah melihat keberhasilan pendidikan tinggi. Brian mengatakan perguruan tinggi tidak semestinya berhenti pada urusan output, seperti menghasilkan lulusan, menerbitkan jurnal, atau memperbanyak skripsi, tesis, dan disertasi.

Yang lebih penting adalah outcome. Artinya, kampus harus bisa menunjukkan apa yang benar-benar berubah setelah pendidikan dan riset mereka dilakukan. Bukan sekadar berapa banyak ijazah yang dicetak atau berapa banyak jurnal yang masuk daftar publikasi.