Semprot Politisi yang Doyan Berkuasa, SBY: Jangan Cuma Mikirin Partai, Rakyat Juga Diurus!

JAKARTA, Semaraknews.co.id  — Dalam politik, menang pemilu tentu menyenangkan. Kursi jabatan berhasil diduduki, baliho bisa diturunkan, dan tim sukses punya alasan untuk merayakan kemenangan. Namun, ada satu pertanyaan yang kerap tenggelam di tengah hiruk-pikuk perebutan kekuasaan, setelah berhasil menang, sebenarnya apa yang hendak diperjuangkan?

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan para politisi agar tidak terjebak dalam siklus pemilu dan ambisi mempertahankan jabatan. Pesan itu disampaikannya saat memberikan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-68 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Rabu, 14 Oktober 2026.

SBY tidak menganggap keinginan untuk kembali terpilih sebagai sesuatu yang keliru. Gubernur ingin kembali menjabat, bupati dan wali kota ingin mempertahankan kursinya, presiden berharap memperoleh mandat lagi, begitu pula anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam demokrasi, semua itu sah-sah saja. Masalahnya muncul ketika politik berhenti pada urusan menang dan kembali berkuasa.

“Politisi biasanya memikirkan pemilihan umum berikutnya. Betul? Kalau gubernur, bupati, wali kota, presiden, semoga terpilih kembali. Itu sah, tidak salah. Anggota DPR RI, DPD, DPRD terpilih kembali, tidak salah,” ujar SBY.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu kemudian membedakan cara berpikir politisi dengan negarawan. Jika politisi sibuk menghitung peluang pada pemilu berikutnya, seorang negarawan semestinya memikirkan nasib bangsa jauh setelah masa jabatannya berakhir.

Menjadi negarawan, menurut SBY, juga bukan hak eksklusif mantan presiden atau pejabat tinggi negara. Siapa pun bisa menyandang predikat itu selama mampu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok politiknya.

BACA JUGA:Survei CELIOS Bikin Istana Gerah, Gerindra Sebut Rakyat Stres Cuma Didramatisasi

“Namun, negarawan harus memikirkan masa yang jauh ke depan. Seorang negarawan tidak harus mantan presiden. Semua orang bisa menjadi negarawan kalau memikirkan kepentingan bangsa dan negaranya. Negara di atas partai. Negara harus didahulukan. Jangan dibalik, jangan partai politik yang diutamakan, sementara negara belakangan. Itu keliru,” tegasnya.

Kalimat tersebut terdengar sederhana, tetapi pelaksanaannya bukan perkara mudah. Dalam praktik politik, partai menjadi kendaraan untuk memperoleh kekuasaan, mengusung calon, membentuk koalisi, dan mempertahankan pengaruh. Kepentingan partai dan kepentingan negara bisa berjalan seiring, tetapi keduanya juga bisa berbenturan. Di situlah ukuran seorang negarawan diuji, yakni ketika kepentingan kelompok tidak lagi sejalan dengan kepentingan publik.

SBY mempertegas pandangannya dengan mengutip sebuah prinsip tentang batas kesetiaan kepada partai politik. Menurut prinsip tersebut, loyalitas kepada organisasi politik tidak boleh mengalahkan kesetiaan kepada negara.

“Kesetiaan kepada partai saya berakhir ketika kesetiaan kepada negara saya dimulai,” ucap SBY di hadapan civitas akademika Unpad.

Pernyataan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa loyalitas politik bukan cek kosong. Dukungan kepada partai tidak semestinya membuat seorang politisi menutup mata terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat atau mengabaikan kepentingan nasional. Partai memang penting dalam demokrasi, tetapi keberadaannya bukan tujuan akhir bernegara.

SBY juga mengakui bahwa politik merupakan arena persaingan yang keras. Perebutan pengaruh, perbedaan kepentingan, dan pertarungan gagasan merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, kerasnya persaingan tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menyingkirkan etika.

“Politik itu keras, politik itu kejam, tetapi tetap ada moralnya, ada etikanya,” pungkas SBY.