JAKARTA, Semaraknews.co.id — Pemerintah mulai memasang alarm menghadapi ancaman El Nino yang diperkirakan datang lebih cepat dari siklus biasanya. Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026, bersama para menteri dan pimpinan lembaga.
Fokus rapat tak hanya mengantisipasi cuaca ekstrem, tetapi juga menyiapkan langkah mitigasi terhadap potensi bencana yang bisa muncul akibat musim kering, mulai dari kebakaran hutan dan lahan hingga ancaman terhadap produksi pangan nasional.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan, secara pola El Nino biasanya muncul setiap empat tahun sekali. Jika mengacu pada siklus tersebut, fenomena itu seharusnya baru kembali terjadi pada 2027.
“Seperti kita ketahui, El Nino itu terjadi empat tahunan. Dulu 2015, kemudian 2019 dan 2023. Semestinya tahun depan 2027 terjadi lagi,” kata Raja Juli kepada wartawan di Istana, Selasa.
Namun, prediksi terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan fenomena tersebut berpotensi datang lebih awal, yakni pada 2026. Kondisi itu membuat pemerintah mulai menyiapkan berbagai langkah antisipasi lebih cepat.
BACA JUGA:Samsung Galaxy M47 5G Siap Guncang Pasar, Layar Super AMOLED 120Hz dan Chipset Ngebut
Salah satu dampak yang paling diwaspadai adalah meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan akibat kekeringan berkepanjangan.
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pemerintah tidak ingin titik api berkembang hingga sulit dikendalikan, terutama di kawasan lahan gambut.
“Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik, tanah lahan gambut harus tetap dalam kondisi basah,” ujar Agus.
Ia mengatakan kementeriannya akan berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca ekstrem. Jika diperlukan, pemerintah juga membuka kemungkinan melakukan operasi modifikasi cuaca sebagai salah satu langkah mitigasi.
Di sektor pangan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menilai potensi gagal panen memang bisa terjadi di sejumlah wilayah. Namun, ia memastikan dampaknya diperkirakan hanya bersifat terbatas sehingga tidak akan mengganggu ketersediaan pangan nasional.
BACA JUGA:Febrie Adriansyah Dijerat TPPU, Pengacara Pertanyakan Dasar Kejahatan Asal
“Mungkin ada kecil-kecil, tapi itu tidak akan berpengaruh pada stok pangan nasional,” ucap Amran.
Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, termasuk menjaga kecukupan cadangan pangan serta melanjutkan program pemasangan 100 ribu pompa di berbagai daerah untuk mengurangi risiko kekeringan pada lahan pertanian.
Rapat terbatas tersebut juga dihadiri Kepala Basarnas Marsekal Madya Mohammad Syafii, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria, serta Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani bersama sejumlah pejabat lainnya.