JAKARTA, Semaraknews.co.id — Ketika tujuh dari delapan partai politik di parlemen berada di belakang pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sebagian masyarakat sipil memilih mencari jalur lain untuk mengawasi kekuasaan. Salah satunya melalui Perhimpunan Indonesia-Konferensi Republik yang kini tengah memperluas jejaring dan konsolidasi gerakan.
Perhimpunan Indonesia-Konferensi Republik berencana menggelar dialog mengenai demokrasi dan masa depan Indonesia di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Forum tersebut menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi masyarakat sipil yang berupaya menghubungkan berbagai kelompok kritis terhadap pemerintahan Prabowo.
“Tujuannya untuk mengonsolidasikan dan menghubungkan berbagai inisiatif serta aktivisme masyarakat sipil,” ujar Badan Pekerja Platform Strategi dan Substansi Perhimpunan Indonesia-Konferensi Republik, Jaleswari Pramodhawardani, Jumat, 7 Agustus 2026.
Gerakan ini bukan muncul begitu saja. Sebelumnya, Konferensi Republik berencana menggelar konsolidasi nasional di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, pada 28 Juni 2026. Namun, agenda tersebut batal setelah pihak kampus tidak memberikan izin. Konsolidasi akhirnya tetap berlangsung secara daring.
BACA JUGA:Tiket Konser NCT 127 Jakarta Tembus Rp3,5 Juta, Benefit Apa yang Didapat Penonton?
Setelah serangkaian diskusi digelar, forum tersebut kemudian mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia-Konferensi Republik. Mereka kini berupaya memperluas dukungan di Yogyakarta. Kota pelajar itu bukan tempat asing bagi forum tersebut karena diskusi perdana mereka juga pernah digelar di Universitas Gadjah Mada pada Mei 2026.
Forum ini diisi sejumlah aktivis masyarakat sipil, akademikus, peneliti, serta sejumlah mantan pejabat kabinet pada era pemerintahan Joko Widodo. Di antaranya mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, mantan Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani, serta mantan Deputi II Kepala Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho.
Konsolidasi tersebut tumbuh dari kegelisahan mereka melihat konfigurasi politik nasional yang membuat ruang oposisi di parlemen semakin sempit. Dari delapan partai politik yang memiliki kursi di DPR, tujuh di antaranya kini menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Satu-satunya partai yang berada di luar koalisi pemerintah adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Namun, sikap PDIP pun tidak sepenuhnya berhadap-hadapan dengan pemerintah. Partai berlambang banteng itu menyebut dirinya mengambil posisi sebagai penyeimbang. Pada saat yang sama, sejumlah elite partai telah menyatakan dukungan terhadap berbagai program pemerintahan Prabowo di parlemen.
Karena itu, jejaring Perhimpunan Indonesia-Konferensi Republik mencoba mengisi ruang pengawasan yang mereka nilai semakin longgar. Jejaring tersebut kini telah berkembang di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung, dengan agenda memperluas konsolidasi masyarakat sipil untuk mengawasi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Badan Pekerja, Jejaring, Komunitas, dan Ekosistem Perhimpunan Indonesia Merdeka Joko Susilo mengatakan Yogyakarta dipilih karena memiliki sejarah panjang sebagai tempat tumbuhnya gerakan masyarakat sipil dan intelektual. Menurut dia, kota tersebut menjadi salah satu tempat penting untuk merumuskan gagasan dan strategi menghadapi pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara Jakarta lebih banyak menjadi pusat aksi demonstrasi.
Jaringan masyarakat sipil tersebut optimistis dukungan terhadap gerakan mereka akan terus meluas. Konsolidasi pun dilakukan melalui berbagai pertemuan, baik secara langsung maupun daring. Pada akhir Agustus 2026, mereka juga berencana menggelar dialog nasional secara daring.
Optimisme itu salah satunya mendapat bahan bakar dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang dirilis pada 26 Juli 2026. Survei tersebut menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo turun cukup tajam dalam sembilan bulan terakhir.
SMRC mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo berada di angka 51 persen. Angka tersebut merosot dibandingkan 81,2 persen pada November 2025 dan 66,4 persen pada Februari-Maret 2026.