“Penurunannya konsisten,” kata Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani, Minggu, 26 Juli 2026.
Joko mengatakan berbagai organisasi masyarakat sipil kini mulai kembali bergerak menghadapi pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilainya semakin otoriter. Ia menggambarkan jejaring tersebut seperti rasi bintang, dengan setiap kelompok tetap bergerak dan bersinar tanpa harus mematikan kelompok lainnya.
“Kami saling terhubung dan bersifat cair,” ujar Joko.
Menurut Joko, Perhimpunan Indonesia-Konferensi Republik juga memiliki hubungan dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang pada pertengahan Juli 2026 membentuk Kabinet Bayangan. Forum tersebut diposisikan sebagai kabinet tandingan terhadap Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo dan digerakkan sejumlah akademikus serta aktivis masyarakat sipil.
Sejumlah nama yang terlibat antara lain dosen Universitas Andalas Feri Amsari, dosen Universitas Gadjah Mada Yance Arizona, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network Nenden Sekar Arum, mantan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Khoirunnisa Nur Agustyati, serta dosen UGM sekaligus Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar.
Jejaring tersebut juga bersinggungan dengan aktivis Partai Hijau Indonesia dan sejumlah kelompok buruh. Ketua Umum Partai Hijau Indonesia Roy Murthado menilai konsolidasi berbagai kelompok tersebut menunjukkan masih adanya perlawanan masyarakat sipil terhadap pemerintahan Prabowo yang ia nilai otoriter dan militeristis.
Namun, menurut Roy, membangun gerakan masyarakat sipil saja belum cukup. Ia mendorong agar gerakan tersebut memiliki kendaraan politik berupa partai agar agenda perubahan dapat diarahkan secara lebih terstruktur.
Roy mencontohkan People’s Party di Thailand yang banyak mendapat dukungan anak muda dalam menghadapi pemerintahan yang menurutnya masih dipengaruhi junta militer. Ia menilai anak muda di Thailand berhasil mengubah energi gerakan jalanan menjadi kekuatan politik meski menghadapi berbagai hambatan dari pemerintahan Thaksin Shinawatra.
Ia juga menyebut Wali Kota New York Zohran Mamdani sebagai contoh politikus muda Partai Demokrat yang berani berhadapan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
“Indonesia membutuhkan figur-figur yang mampu mengubah situasi politik secara struktural,” kata Roy.
Gerakan serupa juga tengah disiapkan Forum Intelektual Antardisiplin. Forum tersebut sedang menyusun manifesto dan kertas kebijakan untuk merespons perkembangan sosial-politik Indonesia. Mereka ingin memperkuat komitmen terhadap kebijakan publik yang berbasis ilmu pengetahuan, nilai demokrasi, dan kepentingan masyarakat.
Manifesto dan kertas kebijakan tersebut rencananya diluncurkan sejumlah guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Agustus 2026. Puluhan guru besar disebut masuk dalam daftar undangan untuk menghadiri agenda bertajuk “Salemba Berseru Manifesto tentang Indonesia Kini dan Esok”.
Guru besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia Masduki menjadi salah satu akademikus yang diundang. Pendiri Forum Cik Di Tiro, gerakan masyarakat sipil yang tidak berafiliasi dengan partai politik, itu menyatakan akan menghadiri agenda tersebut.
“Simpul-simpul berbagai gerakan kritis perlu dikonsolidasikan lebih kuat karena selama ini masih berjalan secara sporadis,” ujar Masduki, Minggu, 9 Agustus 2026.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari belum memberikan tanggapan atas perkembangan konsolidasi masyarakat sipil tersebut.
Sebelumnya, Prasetyo mengatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan, termasuk munculnya Kabinet Bayangan sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil.