JAKARTA, Semaraknews.co.id — Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia mendapat penolakan dari Turki dan Arab Saudi. Namun, pemerintah Indonesia tampaknya belum menganggap penolakan itu sebagai alasan untuk memasukkan rencana tersebut ke laci.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keberatan dari negara lain tidak otomatis membuat Indonesia membatalkan rencana evakuasi. Menurut dia, sejak awal pemerintah memang ingin membantu warga Gaza yang menjadi korban konflik.
“Karena semangatnya kan memang kita mau membantu. Bahwa ada negara yang belum setuju enggak masalah juga. Makanya Bapak Presiden tidak gegabah juga dalam memberikan penawaran,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 21 April 2025.
Prasetyo yang juga merupakan juru bicara Istana Kepresidenan mengakui bahwa evakuasi warga Gaza bukan perkara tinggal menyiapkan pesawat, lalu membawa mereka ke Indonesia. Ada persoalan teknis dan diplomatik yang harus dibereskan, termasuk persetujuan dari negara-negara terkait.
Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan sejumlah negara agar rencana tersebut, jika benar-benar dijalankan, dapat berlangsung dengan baik. Bahasa sederhananya, niat membantu boleh tinggi, tetapi urusan geopolitik tetap tidak bisa diselesaikan dengan modal niat baik saja.
Penolakan datang dari Turki dan Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi secara tegas menyatakan tidak setuju dengan segala bentuk relokasi paksa warga Palestina dari Jalur Gaza, apa pun alasan yang digunakan.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan bahkan menolak penggunaan istilah migrasi sukarela untuk membingkai pemindahan warga Gaza. Menurut dia, istilah tersebut menjadi bermasalah ketika warga Palestina sudah kehilangan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup.
“Migrasi sukarela tidak dapat diterima ketika warga Palestina kehilangan kebutuhan hidup paling mendasar,” kata Faisal dalam konferensi pers setelah pertemuan Kelompok Kontak Gaza di sela-sela Forum Diplomasi Antalya, Turki, Jumat, 11 April 2025.
Sikap serupa disampaikan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan. Pemerintah Turki menilai fokus utama saat ini seharusnya adalah mendorong gencatan senjata permanen di Gaza, bukan memindahkan penduduknya ke negara lain.
Fidan juga menegaskan tidak boleh ada skenario yang memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka. “Kami menolak rencana apa pun yang memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka,” kata Fidan setelah pertemuan Kelompok Kontak Gaza di Antalya, Turki selatan, dalam forum bertajuk Solusi Dua Negara dan Perdamaian Abadi di Timur Tengah.
BACA JUGA:Jangan Asal Layering Skincare, Tiga Kombinasi Bahan Ini Bisa Fatal Buat Kulit
Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan rencana evakuasi tersebut sebelum bertolak ke Timur Tengah pada 9 April 2025. Presiden menyatakan Indonesia bersedia menampung anak-anak yatim piatu dan korban konflik Gaza. Untuk tahap pertama, pemerintah bahkan menyiapkan rencana membawa sekitar 1.000 pengungsi Gaza ke Indonesia.
Prabowo kemudian meminta dukungan dari lima negara Timur Tengah, yakni Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Menurut dia, Indonesia baru akan menjalankan rencana tersebut jika memperoleh persetujuan dari seluruh pihak, terutama negara-negara yang selama ini aktif membantu rakyat Palestina.
“Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali, dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Itu sikap Pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut,” kata Prabowo dalam jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum bertolak menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu dini hari, 9 April 2025.