Dengan kata lain, setoran kepada yayasan justru lebih besar daripada insentif fasilitas yang diberikan pemerintah. Padahal, insentif Rp6 juta tersebut ditujukan untuk membantu menutup biaya investasi fasilitas dapur yang nilainya bisa mencapai sekitar Rp2,5 miliar untuk satu unit SPPG.
Menurut Arif, kondisi tersebut akhirnya memaksa pengelola dapur mencari cara untuk menutup selisih biaya. Salah satu jalan yang ditempuh adalah melakukan penghematan pada penyediaan bahan baku makanan.
Di sinilah persoalannya menjadi lebih serius. Ketika biaya yang seharusnya menopang dapur justru tersedot untuk setoran, penghematan paling mudah bisa saja dilakukan pada komponen yang langsung berhubungan dengan isi piring. Program yang namanya Makan Bergizi Gratis pun berisiko berhadapan dengan ironi lama, makanan tetap gratis, tetapi kualitas gizinya yang bisa ikut dipangkas.