Industri Aluminium Indonesia Didorong Adopsi Strategi Dekarbonisasi Hadapi Tekanan Global

JAKARTA, SEMARAKNEWS.CO.ID - Di tengah meningkatnya tekanan global terhadap emisi karbon dan ancaman hambatan dagang, sektor aluminium Indonesia dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk mengadopsi strategi dekarbonisasi.

Laporan terbaru dari Transisi Bersih bertajuk Strategi Dekarbonisasi Hilirisasi Aluminium menekankan bahwa dekarbonisasi menjadi kunci keberlanjutan ekspor dan daya saing industrialisasi nasional.

Dengan cadangan bauksit mencapai 2,8 miliar ton—10% dari total global—Indonesia menempati posisi strategis sebagai salah satu produsen terbesar dunia.

BACA JUGA:Ellips Luncurkan Kampanye Nasional #RambutSiapDiuji, Dorong Generasi Muda Lebih Peduli Perawatan Rambut

Namun, kontribusi Indonesia dalam rantai nilai global masih kecil: hanya 0,92% dari produksi alumina dan 0,38% aluminium primer dunia.

Ini menjadikan posisi Indonesia rentan terhadap regulasi global seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa yang akan berlaku 2026, di mana aluminium termasuk dalam sektor prioritas.

“Tanpa strategi dekarbonisasi yang cermat, industri bisa tertinggal dan kehilangan daya saing. Namun, jika dilakukan dengan benar, ini bisa menjadi pintu masuk ke pasar premium dunia,” ujar Abdurrahman Arum, Direktur Transisi Bersih.

Transisi Bersih menganalisis bahwa meski Indonesia belum mendominasi pasar aluminium global, permintaan global tetap tinggi dan tidak elastis terhadap harga.

Ini membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan standar lingkungan tanpa kehilangan pasar. Laporan tersebut merekomendasikan strategi konservatif moderat—meningkatkan standar secara bertahap dengan mencontoh praktik negara dominan seperti Tiongkok.

BACA JUGA:Suzuki Hadirkan eVITARA dan Teknologi Masa Depan di GIIAS 2025, Tawarkan Pengalaman Otomotif Paripurna

Beberapa langkah konkret yang disarankan meliputi:

Pelarangan pembangunan PLTU captive berbasis batu bara untuk smelter baru,

Penghapusan insentif pajak yang tidak efisien seperti tax holiday,

Peningkatan standar ESG termasuk kesejahteraan tenaga kerja,