Waduh! Dedi Mulyadi Digugat 8 Organisasi Sekolah Swasta Gara-Gara Rombel Meledak 50 Siswa

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung telah menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara ini. 

Persidangan perdana direncanakan berlangsung pada 7 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB, dengan agenda awal berupa pemeriksaan persiapan. 

Hal ini menunjukkan keseriusan para penggugat dalam menolak kebijakan rombel yang dianggap tidak mempertimbangkan keberlangsungan sekolah swasta di tengah tantangan persaingan dengan sekolah negeri.

Salah satu poin krusial dalam keputusan gubernur adalah jumlah maksimal siswa dalam satu rombel bisa mencapai 50 orang. 

BACA JUGA:Kabar Baik! CEPAT Klik Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi PPPK Kejaksaan 2025

Kebijakan ini menuai reaksi dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI Atalia Praratya, yang juga istri mantan Gubernur Ridwan Kamil. 

Ia menilai keputusan tersebut perlu ditinjau ulang karena memicu keluhan dari para guru dan dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas pembelajaran. 

Menanggapi kritik tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa kebijakan ini diambil demi menghindari kasus anak putus sekolah, terutama mereka yang tinggal di dekat sekolah negeri namun tidak mendapat tempat karena keterbatasan daya tampung.

Menurut Dedi, memaksa siswa untuk mendaftar ke sekolah yang lebih jauh hanya karena tidak kebagian rombel di sekolah terdekat, bisa menyebabkan mereka akhirnya memilih tidak melanjutkan pendidikan. 

BACA JUGA:Jangan Sampai Ketinggalan! KJP Plus Agustus 2025 Segera Cair, Cek Rekeningmu Sekarang Juga

Ia menekankan pentingnya menjaga akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, dan kebijakan ini merupakan upaya solusi sementara di tengah keterbatasan sarana pendidikan di beberapa wilayah.

Penambahan rombel memang menjadi isu sensitif yang menyentuh banyak kepentingan, terutama antara sektor pendidikan negeri dan swasta.

Polemik ini membuka ruang dialog untuk mencari solusi terbaik demi keberlangsungan pendidikan yang adil dan merata. 

Pemerintah daerah diharapkan lebih terbuka dalam mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak sebelum membuat kebijakan strategis.