Kemhan dan TNI Sulap DPR Jadi Markas Tentara, Semua Dijaga Sampai Toilet Ikut Dikuasai

JAKARTA, Semaraknews.co.id – Kompleks DPR kini makin mirip markas pertahanan ketimbang rumah rakyat. Pasca demo besar-besaran akhir Agustus lalu, gedung wakil rakyat itu masih dijaga ketat oleh aparat militer.

Menteri Pertahanan sekaligus Menko Polkam ad interim, Sjafrie Sjamsoeddin, dengan enteng memastikan bahwa penjagaan tak akan dicabut dalam waktu dekat. “Instalasi DPR akan dijaga oleh TNI sampai dengan lebih kondusif lagi,” katanya setelah rapat dengan Komisi I DPR di Senayan, Selasa, 16 September 2025.

Keputusan itu, katanya, diambil setelah obrolan bareng Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto plus tiga kepala staf angkatan. Intinya: kalau rakyat ribut di luar pagar, TNI siap nongkrong di dalam pagar.

Sjafrie menambahkan, tak cuma gedung DPR yang jadi prioritas. Instalasi pemerintah lain yang dianggap penting juga akan diberi perlindungan militer. “Supaya rakyat bisa aman dan nyaman bekerja,” ujarnya. 

BACA JUGA:KPU Umpetin Ijazah Capres-Cawapres, DPR: Dokumen itu Bukan Rahasia Negara!

Soalnya, pantauan awak media di lapangan menunjukkan pasukan TNI tak hanya menjaga, tapi juga sudah “menghuni”.

Toilet DPR dipakai untuk MCK, halaman dipenuhi tenda pasukan, dan kendaraan taktis parkir manis meski tak ada demo. Sekilas, suasananya lebih mirip kamp pelatihan militer daripada gedung perwakilan rakyat.

Dari Demo Fasilitas DPR Jadi Amarah Nasional

Semua ini bermula dari aksi mahasiswa dan buruh pada 25 Agustus 2025 di Jakarta. Tuntutannya sederhana tapi pedas: fasilitas mewah DPR.

Namun, tragedi datang tiga hari kemudian. Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, tewas dilindas kendaraan Brimob di Bendungan Hilir. Insiden itu meledakkan amarah publik.

BACA JUGA:KPK Buka Pintu Panggil Gus Yahya, Aliran Dana Haji ke PBNU Ikut Disorot

Gelombang protes merembet ke berbagai daerah, dan akhir Agustus ditandai dengan eskalasi paling kacau. Gedung pemerintahan dibakar, kantor polisi dirusak, fasilitas umum diluluhlantakkan oleh massa yang disebut “kelompok tak dikenal”.

Di satu sisi, DPR memang butuh perlindungan setelah jadi sasaran amarah rakyat. Tapi di sisi lain, rakyat juga mungkin heran, gedung yang semula simbol demokrasi sekarang malah jadi kos-kosan dadakan untuk TNI. Kalau situasi ini berlarut, bisa-bisa orang lebih mengenal DPR sebagai “Dormitori Prajurit Republik” ketimbang “Dewan Perwakilan Rakyat”.