Satu dari 10 Produk Kesehatan Bermasalah, DPR Ingatkan Negara Jangan Cuma Jadi Penonton

Satu dari 10 Produk Kesehatan Bermasalah, DPR Ingatkan Negara Jangan Cuma Jadi Penonton

DPR desak negara bertindak tegas usai BPOM ungkap 1 dari 10 produk kesehatan di RI bermasalah. Negara diminta jangan hanya jadi penonton.-Foto: IG @jejaknetty-

JAKARTA, Semaraknews.co.id – Angka ini bikin kening berkerut: laporan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut 1 dari 10 produk kesehatan di Indonesia bermasalah. Artinya, dari sepuluh obat, suplemen, kosmetik, atau produk tradisional yang beredar, ada satu yang berpotensi palsu, ilegal, atau bermutu rendah.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, langsung angkat suara. “Temuan ini harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Jangan sampai masyarakat mengonsumsi produk yang membahayakan kesehatan akibat lemahnya pengawasan peredaran obat ditambah kurangnya wawasan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 17 September 2025.

Netty menuntut BPOM dan Kementerian Kesehatan tak sekadar rajin konferensi pers, tapi memperkuat pengawasan pasca-edar dengan sampling produk acak, termasuk di pelosok, bukan hanya di kota besar. Buatnya, keselamatan publik tidak bisa hanya jadi jargon.

Tak cukup itu, ia juga menekankan bahwa hukum harus bicara tegas. “Sanksi tegas harus dijatuhkan agar ada efek jera. Keselamatan publik tidak boleh dipertaruhkan demi keuntungan segelintir pihak,” kata politikus PKS itu.

BACA JUGA:Empat Gugatan Mental di Pintu, MK Biarkan UU TNI Melenggang Aman

Selain pengawasan dan penindakan, Netty melihat literasi konsumen masih lemah. Karenanya, ia mendorong kampanye masif soal cara aman memilih produk kesehatan dengan prinsip Cek-KLIK: Cek Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa.

“Literasi konsumen sangat penting. Masyarakat harus kritis dan waspada sebelum membeli obat, suplemen, kosmetik, atau produk tradisional, baik secara offline maupun online,” ucapnya.

Netty juga menyindir e-commerce yang kerap jadi jalur utama penyebaran produk ilegal. Menurutnya, platform daring tak boleh hanya jadi marketplace, tapi juga punya tanggung jawab sosial. “Semua pihak harus mengambil tanggung jawab. Negara wajib hadir melindungi rakyat dari produk berbahaya, sementara platform daring juga tidak boleh lepas tangan,” katanya.

Akhirnya, ia menutup dengan seruan agar strategi jangka panjang segera disusun. “Kita tidak bisa hanya reaktif, tapi harus juga proaktif menjaga kesehatan rakyat. Setiap produk yang beredar di pasaran harus benar-benar aman dan bermanfaat,” katanya.

Temukan konten semaraknews.co.id menarik lainnya di Google News

Tag
Share
Berita Lainnya