Prabowo Siap Pindahkan 4.000 ASN ke IKN

JAKARTA, Semaraknews.co.id – Presiden Prabowo Subianto akhirnya bikin aturan resmi yang memaksa ribuan aparatur sipil negara (ASN) siap-siap angkat koper ke Ibu Kota Nusantara.

Lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, setidaknya ada 1.700 sampai 4.100 ASN yang bakal digeser ke Kalimantan. Aturan ini diteken 30 Juli 2025 dan langsung berlaku hari itu juga.

Tak cuma soal boyongan pegawai, Perpres ini juga mengunci target besar: IKN dipatok jadi ibu kota politik Indonesia pada 2028.

“Terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, tergambarkan pada jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.100 orang," bunyi peraturan tersebut.

BACA JUGA:Reshuffle Kabinet Merah Putih: Intip Daftar Menteri Baru Prabowo, Lengkap dengan Gaji dan Tunjangan 2025

Rencana boyongan ini bukan cuma soal pindah alamat kerja, tapi juga pamer konsep kota pintar ala Prabowo.

Targetnya, 25 persen layanan kota cerdas sudah berjalan, dari sistem pemerintahan digital sampai fasilitas publik yang lebih modern.

Di atas kertas, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang luasnya 800-850 hektare harus sudah jadi rumah baru para pejabat, lengkap dengan gedung-gedung perkantoran yang terbangun minimal 20 persen dan hunian layak huni yang mencapai separuh target.

Soal infrastruktur dasar juga dipatok setengah jadi alias 50 persen rampung, dengan indeks aksesibilitas 0,74 sebagai standar konektivitas. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menambahkan kalau Kementerian PAN-RB sudah merancang pemindahan bertahap ASN dari 15 kementerian.

BACA JUGA:Babak Baru! KPK Turun Tangan Cek Harta Wali Kota Prabumulih H Arlan, Usai Kasus Pencopotan Kepsek Viral

“Tercatat sebanyak 1.170 orang pegawai Otorita IKN telah resmi berpindah (ke IKN) dan menempati di beberapa menara (tower) hunian ASN,” kata Basuki pada 31 Juli 2025.

Namun, agenda boyongan ini punya rekam jejak drama. Sejak awal 2024, rencana pindah ASN sudah bolak-balik tertunda. Alasannya klasik: infrastruktur yang belum siap dan arahan presiden yang baru sekarang benar-benar turun. Jadi, ASN sebaiknya mulai packing pelan-pelan, karena kali ini arahnya sudah jelas—2028 bukan lagi wacana.