Menkeu Purbaya Bongkar Alasan Ngeri di Balik Keputusan Tak Naikkan Cukai Rokok 2026

SEMARAKNEWS.CO.ID - Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan cukai rokok pada 2026 menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Sebagian pihak menilai langkah ini menguntungkan industri tembakau, sementara sebagian lain mengkritik karena dianggap tidak sejalan dengan upaya menekan jumlah perokok aktif di Indonesia.

Purbaya sendiri menegaskan bahwa kebijakan tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang.

Menurutnya, menaikkan cukai rokok secara drastis berpotensi menimbulkan efek domino pada perekonomian, terutama dalam bentuk pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya angka pengangguran.

BACA JUGA:Mulai Senin, Dedi Mulyadi Buka Layanan Pengaduan Warga di Gedung Sate Bandung, Fokus Tiga Bidang Utama

“Kalau ada yang bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak pengangguran yang muncul karena industri mati, boleh kita ubah kebijakannya langsung. Kalau tidak bisa, jangan cuma ngomong saja,” tegas Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Industri Rokok Menyerap Jutaan Tenaga Kerja

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa jutaan masyarakat Indonesia masih menggantungkan hidup pada industri rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mulai dari petani tembakau, pekerja pabrik, hingga pedagang eceran, semuanya menjadi bagian dari rantai pasok besar yang menopang kehidupan keluarga mereka.

“Masyarakat butuh penghidupan. Maka setiap kebijakan harus ada keseimbangannya. Jangan sampai kita matikan industri yang menyerap tenaga kerja jutaan orang tanpa solusi nyata untuk membuka lapangan kerja baru,” tambahnya.

Efektivitas Kenaikan Cukai Masih Dipertanyakan

Selain alasan tenaga kerja, Purbaya juga menyoroti bahwa kenaikan cukai rokok belum terbukti secara signifikan menurunkan jumlah perokok aktif di Indonesia. Menurutnya, meski harga rokok terus meningkat dari tahun ke tahun, jumlah perokok tidak menunjukkan penurunan drastis.

Hal ini membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan, karena jika tidak, justru bisa mematikan industri resmi dan membuka ruang lebih besar bagi peredaran rokok ilegal.

BACA JUGA:Jokowi dan Prabowo Bertemu Lagi, Publik Cuma Disuruh Percaya Itu Silaturahmi

“Setiap kebijakan pasti ada yang pro dan kontra. Tapi yang lebih bermanfaat bagi ekonomi dan masyarakat itu yang kita jalankan. Jangan sampai industri resmi mati, sedangkan rokok ilegal justru semakin hidup,” pungkasnya.

Pro-Kontra di Masyarakat

Keputusan Menkeu Purbaya ini memang menimbulkan perdebatan. Para pegiat kesehatan menilai kebijakan ini dapat menghambat upaya penurunan prevalensi perokok, khususnya di kalangan anak dan remaja.