Jakarta Darurat Kabel Semrawut: Mengapa Insiden Terus Berulang dan Solusinya

SEMARAKNEWS.CO.ID - Tragedi meninggalnya Neisha Amalia Evrian Putri akibat kabel menjuntai di Jakarta Selatan pada 18 Juni 2026, kembali membuka mata publik akan bahaya laten infrastruktur kabel yang semrawut.

Insiden ini bukan yang pertama; sebelumnya, Vadim (38), seorang pengemudi ojek daring, tewas terjerat kabel pada Juli 2023, dan Sultan Rif’at Alfatih (20) serta Dwi Yuda Prawira Soefaca (32) mengalami luka serius akibat jeratan kabel fiber optik pada Januari dan Desember 2023.

Rentetan kejadian ini mengindikasikan adanya masalah sistemik yang perlu segera diatasi.

Akar Permasalahan Kabel Semrawut di Jakarta

Menurut Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo, ada tiga persoalan utama yang menjadi biang keladi kekacauan kabel di Jakarta:

BACA JUGA:Tragedi Kabel Menjuntai di Jakarta: Siswi SMA Meninggal, Sorotan Tajam pada Keselamatan Publik

• Lemahnya Penataan dan Pengawasan: Kurangnya regulasi dan implementasi yang ketat terhadap jaringan kabel yang sudah terpasang. Ini menciptakan lingkungan di mana kabel dibiarkan menggantung tanpa standar keamanan yang jelas.
• Minimnya Koordinasi Antaroperator: Banyaknya operator yang memasang jaringan kabel tanpa koordinasi yang memadai menyebabkan penumpukan dan tumpang tindih kabel di area publik. Hal ini tidak hanya merusak estetika kota tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan.
• Kurangnya Penegakan Aturan: Kabel yang tidak digunakan seringkali dibiarkan menggantung begitu saja, menunjukkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang dan keselamatan. Situasi ini, jika dibiarkan, akan terus mengancam keselamatan warga, seperti halnya fluktuasi harga Emas Hari ini yang tanpa regulasi bisa merugikan investor.

Tanggung Jawab Bersama dan Solusi Mendesak

Permasalahan kabel semrawut ini menuntut tanggung jawab dari berbagai pihak. Pertama, operator jaringan sebagai pemilik kabel harus memastikan instalasi yang rapi dan aman.

Mereka memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga infrastruktur yang mereka pasang agar tidak membahayakan publik.

Kedua, pemerintah daerah memegang peran krusial dalam pengawasan, penertiban, dan penegakan aturan secara konsisten. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, telah menegaskan bahwa kabel yang menjuntai dalam insiden terbaru adalah milik PLN, dan penyelidikan akan dilakukan secara menyeluruh.

BACA JUGA:Revitalisasi Program Makan Bergizi Gratis: BGN Fokuskan Bantuan ke Sasaran Lebih Tepat

Rio Priambodo dari YLKI menekankan bahwa masyarakat tidak boleh dirugikan oleh infrastruktur yang membahayakan. Jika dampak kerugian sudah sangat besar, warga bahkan bisa menempuh jalur hukum melalui skema class action atau gugatan kelompok.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, juga mendesak pemerintah dan kepolisian untuk tidak hanya memberikan bantuan kepada korban, tetapi juga mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas pihak yang lalai atau melanggar aturan.

Untuk mencegah terulangnya tragedi serupa, diperlukan langkah-langkah konkret:

• Audit Menyeluruh: Melakukan audit komprehensif terhadap seluruh jaringan kabel di Jakarta untuk mengidentifikasi area berisiko tinggi.
• Standardisasi Instalasi: Menerapkan standar instalasi kabel yang ketat dan mewajibkan semua operator untuk mematuhinya.

BACA JUGA: Dokter Tifa dan Roy Suryo Ditangkap: Babak Baru Kasus Ijazah Palsu Jokowi

• Sinergi Antarlembaga: Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, PLN, operator telekomunikasi, dan lembaga terkait lainnya.
• Edukasi Publik: Mengedukasi masyarakat tentang bahaya kabel semrawut dan pentingnya melaporkan temuan kabel yang tidak aman.

Dengan upaya kolektif dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan Jakarta dapat menjadi kota yang lebih aman dan tertata, di mana setiap warganya dapat beraktivitas tanpa dihantui ancaman infrastruktur yang membahayakan.