Banggar DPR Rem Wacana Gaji Kepala Daerah Naik, Fiskal Negara Diminta Jangan Dijadikan Tumbal
Said Abdullah meminta wacana kenaikan hak keuangan kepala daerah ditunda demi menjaga fiskal negara, meski usulan itu diklaim untuk menekan korupsi.-Foto: Antara-
Meski demikian, Rifqinizamy menegaskan kenaikan hak keuangan bukan jaminan mutlak menghapus korupsi. Kebijakan tersebut hanya ditujukan untuk menekan penyalahgunaan kewenangan yang dipicu faktor kesejahteraan, bukan perilaku korupsi yang didorong keserakahan.
“Kalau hak keuangan ini diatur dengan baik, harapan kami tentu penyalahgunaan kewenangan, termasuk korupsi bisa diminimalisir. Tapi kalau kasus korupsi karena keserakahan, itu hal lain,” kata Rifqinizamy.
Temukan konten semaraknews.co.id menarik lainnya di Google News
- Tag
- Share
-
