Danantara Buka Data Terkini: 95 Persen Pengiriman Barang ke Indonesia Gunakan Kapal Asing

SEMARAKNEWS.CO.ID - Fakta mengejutkan terungkap dari mulut CEO Danantara, Rosan Roeslani. Dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin, 27 Juli 2026.

Rosan Roeslani membeberkan bahwa sekitar 95 persen pengiriman barang di Indonesia masih dilakukan menggunakan kapal berbendera asing. Kondisi ini menjadi sorotan serius karena mencerminkan ketergantungan tinggi terhadap armada luar negeri.

Menindaklanjuti arahan Presiden, Rosan menegaskan bahwa pemerintah akan mendorong pengembangan kapasitas galangan kapal dalam negeri, baik yang dikelola BUMN maupun swasta nasional.

BACA JUGA:Kabinet Bayangan Siapkan Rapor Kinerja Prabowo, Apa yang Akan Dinilai?

Target utamanya adalah agar produksi kapal berbendera Indonesia dapat meningkat secara signifikan dan memenuhi standar internasional. Langkah ini dinilai krusial untuk mengurangi dominasi kapal asing di perairan Nusantara.

"Kita ingin coba tingkatkan dan majukan galangan-galangan kapal, baik BUMN maupun swasta nasional, sehingga pembuatan kapal bisa dilakukan di Indonesia dengan standar yang baik dan internasional," ujar Rosan. Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun industri perkapalan yang mandiri dan berdaya saing global.

Selain membahas pengembangan armada, Rosan juga melaporkan progres restrukturisasi perusahaan BUMN di bawah Danantara. Hingga akhir Juli 2026, target konsolidasi mencakup lebih dari 250 perusahaan.

Sejumlah penggabungan telah dilakukan, termasuk di sektor perbankan, logistik, rumah sakit, dan perhotelan. Salah satu konsolidasi terbaru adalah penggabungan bisnis pengelolaan aset di sektor keuangan, termasuk PNM.

BACA JUGA:Destry Damayanti Jadi Pjs Gubernur BI, Siapa Pengganti Perry Warjiyo?

Di sisi lain, Danantara juga tengah menyiapkan program bernama Danantara Housing. Program ini dirancang untuk memasarkan hunian yang telah dibangun oleh BUMN namun belum terserap pasar.

Skema pembiayaan yang ditawarkan akan memiliki suku bunga lebih kompetitif serta mekanisme pembayaran yang lebih mudah, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses rumah layak huni.

Dengan dua agenda besar ini, pemerintah berharap dapat mewujudkan kemandirian di sektor logistik maritim sekaligus mempercepat pemerataan hunian yang layak bagi masyarakat Indonesia.