Prabowo Getol Bangun Sekolah Semi Militer, Pengamat Sentil Jangan Sibuk Bikin Etalase Saat Sekolah Rusak Bertebaran

Ia menegaskan, ketertinggalan pendidikan tidak bisa diselesaikan hanya dengan memperbanyak sekolah berkonsep semi militer. Tidak semua sekolah negeri, kata dia, memiliki tujuan pendirian yang sama sehingga tidak tepat jika diarahkan mengikuti pola SMA Taruna Nusantara.

Edi memahami keinginan Prabowo memperluas SMA Taruna Nusantara tidak lepas dari latar belakangnya sebagai purnawirawan Tentara Nasional Indonesia. Menurutnya, pengalaman tersebut membuat arah kebijakan pendidikan pemerintah cenderung mengandung nuansa militerisasi.

Ia mencontohkan, selain memperbanyak SMA Taruna Nusantara, pemerintah juga mengembangkan Sekolah Rakyat berasrama dan menggulirkan program TNI masuk kampus. Di tingkat daerah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga bekerja sama dengan TNI dalam sejumlah program pendidikan, termasuk mengirim siswa bermasalah ke barak militer.

“Menurut saya ini bukan solusi. Setiap daerah membutuhkan respons yang kontekstual sekaligus memiliki visi global. Untuk apa mendirikan sekolah semi militer di daerah yang memiliki potensi maritim besar, lebih baik membangun sekolah maritim di sana,” ujar Edi.

Kritik serupa disampaikan Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri. Ia menilai penambahan SMA Taruna Nusantara maupun Sekolah Unggulan Garuda bukan kebutuhan yang paling mendesak saat ini.

Menurut Iman, perhatian pemerintah seharusnya difokuskan pada kondisi sekolah umum yang masih banyak mengalami kerusakan.

“Kita mengetahui hampir 60 persen kondisi sekolah berada dalam keadaan rusak, baik rusak ringan, sedang, maupun berat,” katanya pada Sabtu, 16 Agustus 2025.

Iman juga mempertanyakan besaran anggaran revitalisasi sekolah dan madrasah dalam Rancangan APBN yang hanya mencapai Rp22 triliun. Nilai tersebut bahkan lebih kecil dibandingkan alokasi untuk Sekolah Rakyat yang mencapai Rp24 triliun pada 2026.

“Angkanya bahkan lebih kecil lagi apabila dihitung per satuan sekolah dibandingkan dengan SMA Unggulan Garuda,” ujarnya.

Ia khawatir kebijakan memperbanyak sekolah model baru justru membuat fasilitas dan kualitas sekolah umum semakin terabaikan.

“Kami melihat refocusing anggaran yang lebih mengedepankan sekolah-sekolah model lain, termasuk sekolah semi militer, tidak sesuai dengan kebutuhan dan persoalan pendidikan kita. Kami menilai ini merupakan refocusing yang keliru,” kata Iman.

Menurutnya, jika pemerintah benar-benar ingin mengejar ketertinggalan Indonesia dalam bidang sains dan teknologi, langkah yang lebih tepat adalah meningkatkan kualitas guru dan pembelajaran STEM di sekolah umum.

“Seharusnya yang diutamakan adalah peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga pendidiknya agar kemajuan sains dan teknologi benar-benar terwujud, bukan justru memperbanyak sekolah semi militer,” tuturnya.