MBG Kembali Makan Korban! Amnesty Desak Program Prabowo Disetop

JAKARTA, Semaraknews.co.id —  Gelombang kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memantik sorotan tajam. Kali ini, Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah menghentikan sementara sekaligus mengevaluasi total program tersebut setelah ratusan siswa dan guru di Jayapura serta Semarang menjadi korban dalam sepekan terakhir.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai rentetan insiden itu bukan lagi sekadar kecelakaan yang berdiri sendiri. Menurutnya, pemerintah harus melihatnya sebagai alarm serius terhadap tata kelola program yang menyasar jutaan pelajar.

“Berapa ratus siswa lagi yang harus menjadi korban keracunan sebelum pemerintah mau mendengar desakan tersebut?” kata Usman dalam pernyataan tertulis, Rabu, 5 Agustus 2026.

Ia mengkritik cara pemerintah merespons kasus keracunan dengan membandingkan jumlah korban terhadap total penerima manfaat MBG, sebagaimana pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pendekatan statistik semacam itu tidak dapat dijadikan pembenaran ketika menyangkut keselamatan anak-anak.

BACA JUGA:Update Jadwal SIM Keliling Jakarta 6 Agustus 2026, Pastikan Dokumen Anda Lengkap

Usman menegaskan setiap anak memiliki hak atas kesehatan yang wajib dilindungi negara. Karena itu, kasus keracunan tidak semestinya dipandang sekadar angka yang kecil dibandingkan cakupan penerima program.

Ironisnya, lanjut dia, program yang sejak awal dipromosikan sebagai solusi untuk memperbaiki gizi nasional justru berulang kali memunculkan insiden keracunan massal.

“Bahkan, yang terjadi di Distrik Depapre, Jayapura mengakibatkan fasilitas kesehatan kewalahan,” ujarnya.

Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lebih dari 37 ribu siswa menjadi korban keracunan yang berkaitan dengan program MBG sejak Januari 2025 hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 9.000 kasus terjadi sepanjang Januari hingga Mei 2026.

BACA JUGA: Menko Polkam Bantah Pagar Tinggi di Mal Terkait Isu Demo, Pengelola Diminta Bongkar

Usman menilai pemerintah juga belum menunjukkan keseriusan dalam mengusut berbagai insiden yang terus berulang.

“Tidak ada investigasi menyeluruh dan proses hukum terhadap kasus-kasus keracunan massal akibat MBG yang terus terjadi di Indonesia,” katanya.

Menurut Amnesty, kasus di Distrik Depapre bukanlah peristiwa tunggal. Sebelumnya, dugaan keracunan juga menimpa siswa di sebuah Sekolah Menengah Atas Negeri di Jayapura pada 28 Juli 2026. Tiga hari kemudian, kasus serupa terjadi di sebuah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Semarang.

“Rentetan kejadian ini bukan sekadar kelalaian yang bersifat kasuistis, melainkan kegagalan sistemik negara dalam melindungi siswa sekolah. Masyarakat sudah lama mempermasalahkan MBG,” tutur Usman.