Karier Tentara Marak Titip Nama, Gatot Nurmantyo Sentil Meritokrasi TNI, Mabes Bilang Sudah Dijalankan

JAKARTA, Semaraknews.co.id — Mantan Panglima TNI Jenderal (Pur) Gatot Nurmantyo kembali mengingatkan satu perkara yang seharusnya sederhana tetapi bisa jadi rumit di tubuh militer, meritokrasi. Kritik itu disampaikan ketika TNI sedang berhadapan dengan sorotan soal profesionalisme, jenjang karier prajurit, hingga potensi tarik-menarik kepentingan politik.

Markas Besar TNI menyatakan tidak alergi terhadap kritik. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Muhammad Nas mengatakan institusinya terbuka terhadap berbagai masukan, termasuk dari Gatot. Menurut dia, sejumlah hal yang disampaikan mantan Panglima TNI tersebut sebenarnya sudah dijalankan.

“TNI sudah melakukan apa yang diingatkan beliau,” kata Nas melalui pesan WhatsApp, Jumat, 21 Agustus 2026.

Pernyataan itu disampaikan Nas untuk merespons kritik Gatot dalam webinar bertajuk “81 Tahun Merdeka: Menuju Indonesia Tangguh dan Berdaulat” yang digelar Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS).

Dalam forum tersebut, Gatot menekankan bahwa meritokrasi semestinya menjadi fondasi dalam menentukan kepemimpinan di tubuh TNI. Sebab kalau kemampuan dan rekam jejak mulai kalah oleh kedekatan politik, hubungan keluarga, atau faktor nonprofesional lainnya, organisasi militer bisa masuk ke jalur yang berbahaya.

BACA JUGA:Rektor Unsoed Diciduk KPK, Kampus Elite Jadi Panggung Baru Dugaan Suap Mahasiswa

Bagi prajurit, kata Gatot, kondisi tersebut bukan sekadar perkara siapa yang mendapatkan jabatan lebih cepat. Ketika sistem penghargaan tidak lagi terasa adil, frustrasi dapat tumbuh dan orientasi organisasi perlahan ikut terkikis.

“Rusaknya meritokrasi juga mengancam netralitas TNI,” ujar Gatot dalam webinar tersebut.

Gatot juga mengingatkan agar penguatan pertahanan tidak diterjemahkan secara sempit sebagai perlombaan membeli alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Senjata boleh makin canggih, tetapi kemampuan orang yang mengoperasikannya juga tidak boleh ketinggalan zaman.

Menurut Gatot, peningkatan kapabilitas prajurit harus berjalan beriringan dengan penguatan interoperabilitas antarsatuan dan penguasaan teknologi strategis, termasuk teknologi siber.

Persoalan lainnya adalah hubungan TNI dengan politik. Gatot meminta institusi militer tetap berada dalam koridor profesional dan tidak terseret ke politik praktis. Pemberian tugas kepada TNI di luar kewenangan institusi, menurut dia, justru berpotensi menggerus profesionalisme yang selama ini menjadi salah satu fondasi reformasi TNI.

BACA JUGA:Indonesia-China Makin Mesra di Bidang Militer, Menhan Sjafrie Buka Pintu Latihan Bareng Tentara Beijing

“TNI merupakan salah satu tiang utama dalam menjaga kedaulatan negara. Karena itu kepemimpinan TNI harus diisi oleh prajurit yang memiliki kemampuan, pengalaman, keberanian, dan profesionalisme,” kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.

Peringatan soal meritokrasi tersebut menjadi semakin menarik karena sebelumnya isu serupa muncul dalam laporan Tempo berjudul “Karpet Merah untuk Teddy Indra Wijaya” yang terbit pada 24 Mei 2026. Laporan itu membahas rencana Presiden Prabowo Subianto menyiapkan peta jalan karier militer Teddy agar segera menjadi perwira tinggi.