Puan Tak Temui Massa Pati di DPR, Alasan Bagi Tugas Bikin Publik Bertanya-tanya

JAKARTA, Semaraknews.co.id — Ketika ratusan warga sudah jauh-jauh datang ke Gedung DPR untuk menyampaikan aspirasi, kursi pimpinan justru harus dibagi-bagi. Ketua DPR Puan Maharani tidak ikut menemui perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu maupun massa demonstrasi yang menggelar aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.

Puan mengatakan ketidakhadirannya bukan karena enggan menemui massa. Menurutnya, sejumlah agenda DPR berlangsung pada waktu yang bersamaan sehingga para pimpinan harus berbagi tugas. “Kami membagi tugasnya karena saya tadi ada pertemuan dulu,” kata Puan seusai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Pada saat sidang paripurna yang membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dimulai, Puan mengaku harus menerima tamu. Karena itu, jalannya sidang untuk sementara dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Urusan belum selesai di situ. Setelah agenda tersebut, Puan kembali memimpin lanjutan sidang paripurna bersama Wakil Ketua DPR Sari Yuliati. Sementara Dasco bersama Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa bergerak menemui perwakilan massa yang melakukan audiensi di dalam kompleks Gedung DPR.

BACA JUGA:DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Disahkan pada 15 Desember 2026 Usai Bertemu Perwakilan Warga Pati

Pimpinan DPR lainnya juga mendapat jatah tugas. Wakil Ketua DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa Cucun Ahmad Syamsurijal bersama Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR Andre Rosiade menemui massa yang berada di luar gedung.

“Ada empat wakil ketua yang bertugas menemui masyarakat dan menyerap aspirasi. Jadi, ini pembagian tugas,” kata Puan.

Penjelasan soal pembagian tugas tersebut rupanya tidak serta-merta membuat massa puas. Perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh, sebelumnya menyampaikan kekecewaannya karena Puan tidak hadir dalam rapat paripurna maupun audiensi bersama massa aksi.

Teguh mengatakan ratusan warga dari berbagai daerah sengaja datang ke Gedung DPR untuk menyampaikan aspirasi. Karena itu, absennya Ketua DPR dalam pertemuan tersebut dianggap menunjukkan sikap yang tidak serius terhadap suara masyarakat.

“Kalau tidak hadir, namanya menyepelekan negara,” tutur Teguh saat audiensi di Kompleks DPR.

Aksi demonstrasi tersebut tidak hanya diikuti warga dari Pati. Sejumlah kelompok masyarakat dari berbagai daerah turut bergabung, termasuk Aliansi Masyarakat Depok Bersatu dan kelompok buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat alias GERAM.

BACA JUGA:Kabut Asap Karhutla Merebak, Tercatat dalam Sepekan 515 Masyarakat Terdampak Kasus ISPA

Massa membawa dua tuntutan utama ke Gedung DPR. Mereka mendesak RUU Perampasan Aset segera disahkan serta meminta hukuman mati bagi koruptor.

Pada akhirnya, persoalan hari itu bukan cuma soal siapa yang berdiri di depan gedung dan siapa yang duduk di ruang rapat. Massa datang membawa tuntutan, sementara pimpinan DPR membagi tugas untuk menemui mereka. Bagi DPR, pembagian tugas mungkin bagian dari mekanisme kerja. Bagi massa, kehadiran langsung pimpinan lembaga tetap punya arti sendiri.