Bongkar Rekam Jejak Para Calon Ketua PBNU di Muktamar Jombang

Di permukaan, kubu Syuriah mempersoalkan tata kelola keuangan organisasi dan kedekatan Yahya dengan kelompok pro-Israel. Namun di balik ribut-ribut itu terdapat perkara yang nilainya jauh lebih konkret, yakni pengelolaan tambang batu bara.

Konsesi tersebut diperoleh PBNU pada masa pemerintahan Joko Widodo. Luasnya lebih dari 26 ribu hektare di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Wilayah tersebut sebelumnya merupakan lahan milik PT Kaltim Prima Coal, perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga Bakrie.

Cadangan batu bara di lahan eks KPC itu bahkan digambarkan oleh kerabat Yahya seperti wagyu, daging premium yang harganya tentu tak sebanding dengan lauk sederhana di warung pesantren. Cadangannya ditaksir mencapai 140 juta metrik ton.

BACA JUGA:Lima Kandidat Kompak Pilih AHWA, Muktamar NU Malah Deadlock dan Terpaksa Voting

Untuk mengelola pemberian pemerintah tersebut, PBNU membentuk PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara. Data Minerba One Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat 99 persen saham perusahaan itu dikuasai Koperasi Produsen Bangkit Usaha Mandiri Nusantara. Adapun satu persen sisanya dibagi rata antara Yahya dan Rais Am Miftachul Akhyar.

Yahya mengatakan pembentukan perusahaan tersebut merupakan tindak lanjut hasil Konferensi Besar NU. “Manfaat ekonomi dari tambang untuk organisasi,” ujar Yahya.

Tetapi tambang yang belum menghasilkan apa-apa itu sudah lebih dulu menghasilkan satu hal, yakni kegaduhan internal.

Pada November 2025 mencuat isu keterkaitan calon perusahaan kontraktor tambang milik PBNU, PT Anugerah Perdana Nusantara, dengan pengusaha Garibaldi Thohir alias Boy Thohir.

Dugaan tersebut dibantah PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. Karina Novianti dari Corporate Communication Alamtri saat itu mengatakan perseroannya tidak memiliki hubungan dengan PT Anugerah.

“PT Alamtri Resources Indonesia tak memiliki kaitan dan keterlibatan apa pun,” tuturnya.

Di Alamtri, Garibaldi menjabat Wakil Presiden Komisaris. Yahya sendiri mengatakan PBNU belum menjalin kontrak dengan pengusaha mana pun untuk mengelola tambang tersebut.

“Tambang ini belum jadi apa-apa,” katanya.

Selain urusan tambang, Yahya juga pernah menjadi sasaran kritik elite PBNU karena relasinya dengan Israel. Delapan tahun lalu, ia berkunjung ke Yerusalem dan bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ketika itu Yahya masih menjabat Katib Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Netanyahu menerima Yahya di rumah dinasnya di kawasan Balfour, Yerusalem. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar satu jam. Netanyahu meminta Yahya menjadi jembatan bagi hubungan bilateral Israel dan Indonesia, meski pemerintah Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bagian dari dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

BACA JUGA:Gempar Pejompongan! Dua Warga Dianiaya, Yusril Janji Pelaku Diburu sampai Ketemu