Begini Cara Pemerintah Tangani Erupsi Gunung Anak Krakatau

JAKARTA, Semaraknews.co.id — Erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda sejak 5 September 2026 membuat abu vulkanis bertebaran ke sejumlah wilayah. Pemerintah pusat dan daerah pun mulai bergerak, dari operasi modifikasi cuaca sampai mengaktifkan layanan kesehatan.

Gunung Anak Krakatau kini berstatus Level III Siaga. Status ini menandakan aktivitas vulkanis sudah meningkat secara nyata dan masih berpotensi disertai letusan.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Letnan Jenderal Suharyanto mengatakan dampak abu vulkanis telah dirasakan tiga kabupaten dan 15 kecamatan di sekitar Selat Sunda dan Lampung. Abu bahkan terbang lebih jauh hingga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Sejak hari pertama erupsi, BNPB mengaku langsung berkoordinasi dengan badan penanggulangan bencana daerah di wilayah terdampak untuk memeriksa kondisi masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa.

Belum ada pula laporan pemerintah kabupaten maupun provinsi yang terdampak menetapkan status kedaruratan. Karena itulah, secara administratif, pemerintah pusat sebenarnya belum harus turun tangan langsung.

“Sehingga sebetulnya pemerintah pusat tidak perlu turun tangan,” kata Suharyanto dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto melalui Zoom dari Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, 7 September 2026.

BACA JUGA:Aktivitas Anak Krakatau Menurun Hari ini, Mengapa Erupsi Susulan Masih Bisa Terjadi?

Tapi namanya juga abu vulkanis, tentu tidak bisa disuruh menunggu surat keputusan. BNPB tetap ikut menangani dampaknya, salah satunya dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca atau OMC hybrid untuk menurunkan hujan dan mengurangi konsentrasi abu vulkanis.

OMC hybrid tersebut memakai dua cara. Ketika awan tersedia, petugas melakukan stimulasi agar hujan turun. Sementara ketika langit sedang pelit awan, water mist disemprotkan untuk mengurai sekaligus mengikat partikel abu dan polutan berbahaya.

Operasi water mist juga dilakukan pemerintah daerah. Di Jakarta, penyemprotan telah dimulai sejak Minggu, 6 September 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga Selasa, 8 September 2026.

“Kami akan lakukan sampai Selasa, 8 September 2026,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam keterangannya, Senin, 7 September 2026.

Sejumlah armada dikerahkan menyusuri jalan-jalan yang dianggap terdampak. Di Jakarta Selatan, misalnya, operasi dilakukan melalui rute Rasuna Said menuju Pejaten Village serta Plaza Semanggi menuju Jembatan Cawang melalui Gatot Subroto dan M.T. Haryono.

“Langkah ini dilakukan untuk menekan debu agar tidak beterbangan, menjaga jarak pandang pengendara, dan mengurangi paparan partikel abu di ruang publik,” kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim, Senin.

BACA JUGA:Kontroversi Perkataan Ulta Viral soal Enam Gunung, Berikut Profil dan Latar Belakang Anak Buah Prabowo