Prabowo Geser Orang-Orang Jokowi, Bersiap Pisah Jalan Politik

Menurut Jamiluddin, penunjukan Sugiono sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memperlihatkan keinginan Prabowo menempatkan sekretaris jenderal Partai Gerindra pada sektor yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.

“Karena berguna untuk kepentingan Pemilihan Umum 2029,” ujarnya, Sabtu, 3 Oktober 2026.

Meski demikian, Jamiluddin menilai Prabowo tidak sepenuhnya menutup pintu bagi orang-orang yang pernah bekerja bersama Jokowi. Sebagian pejabat tetap diberi ruang dalam pemerintahan, meskipun tidak lagi memegang jabatan yang sama.

BACA JUGA:Gugatan Ijazah Gibran Makin Panas, Saksi Sebut Sertifikat Kehadiran Bukan Bukti Kelulusan

“Dengan cara ini, Prabowo akan dianggap tetap menjaga hubungan dengan Jokowi,” katanya.

Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menyebut pola tersebut sebagai strategi “politik sangkar emas”. Menurut dia, sejumlah pejabat tetap memperoleh jabatan setelah dipindahkan dari posisi yang memberinya kendali langsung atas institusi strategis.

“Mereka dipindah dari posisi yang memegang kendali institusi ke posisi simbolis,” ujar Usep, Sabtu, 3 Oktober 2026.

Usep menilai reshuffle menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo memiliki arti politik yang lebih luas daripada sekadar evaluasi kinerja. Ia melihat adanya upaya mengakhiri fase berbagi kekuasaan yang menjadi bagian dari transisi pemerintahan.

“Prabowo tampaknya ingin menata titik-titik kendali menuju Pemilihan Umum 2029,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah juga menduga Prabowo sedang menyiapkan arah politik baru dengan mengurangi jumlah menteri yang berasal dari kabinet Jokowi. Dugaan itu muncul di tengah semakin intensnya aktivitas politik Jokowi bersama Partai Solidaritas Indonesia.

“Secara umum pergantian ini merupakan langkah awal Prabowo secara strategis untuk bersiap pisah jalan dengan Jokowi,” kata Dedi, Sabtu, 3 Oktober 2026.

Namun, tafsir mengenai keretakan hubungan kedua tokoh tersebut tidak diterima semua pihak. Sekretaris Jenderal Projo Freddy Damanik menolak mengaitkan reshuffle Oktober dengan upaya Prabowo memutus hubungan politik dengan Jokowi.

“Jangan sampai setiap pergantian pejabat langsung diberi label sebagai konflik politik,” katanya saat dihubungi, Ahad, 4 Oktober 2026.

Freddy menilai perombakan kabinet semestinya dilihat sebagai kewenangan presiden untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Menurut dia, pergantian jabatan tidak otomatis menunjukkan adanya konflik di antara elite politik.

“Jadi yang terpenting bukan lagi soal orang Jokowi atau Prabowo, melainkan apakah orang yang dipercaya Presiden mampu bekerja memberikan manfaat nyata kepada rakyat,” katanya.