Konser Andrea Bocelli Ditolak Muhammadiyah dan MUI, Indonesia Jangan Cuma Jadi Panggung Hiburan!

JAKARTA, Semaraknews.co.id — Urusan konser musik rupanya bisa merembet sampai ke konstitusi, Palestina, dan citra presiden. Rencana penampilan penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, di Indonesia menuai penolakan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pangkal persoalannya bukan soal kualitas suara atau harga tiket, melainkan rekam jejak Bocelli yang dinilai berkaitan dengan Israel.

Ketua Bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, meminta pemerintah tidak berlindung di balik dalih seni dan ekonomi untuk mengabaikan persoalan kemanusiaan. Menurut dia, keputusan mengizinkan sebuah konser juga perlu mempertimbangkan sikap Indonesia terhadap penjajahan dan agresi militer di Palestina.

“Pemerintah jangan menoleransi dengan alasan seni atau ekonomi, tetapi mengabaikan jati diri sebagai bangsa yang menentang hal-hal yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” kata Anwar dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 Oktober 2026.

Anwar mengungkit sejumlah peristiwa yang menurutnya menjadi alasan untuk mempertanyakan sikap Bocelli terhadap konflik Israel-Palestina. Pada 2010, Bocelli disebut pernah terlibat dalam kegiatan penggalangan dana yang dikaitkan dengan dukungan terhadap militer Israel atau Israel Defense Forces (IDF). Dua belas tahun kemudian, penyanyi itu tampil dalam konser di Stadion Bloomfield, Tel Aviv, yang turut dihadiri Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

BACA JUGA:PKB Didesak Buka Angket Gibran, Jalan Menuju Pemakzulan Mulai Dilempar ke DPR

Anwar juga menyebut Bocelli pernah mengirimkan surat dukungan bagi pembebasan sandera Israel pada 2023. Namun, menurut Anwar, ia tidak menemukan pernyataan Bocelli yang mengkritik dampak serangan Israel di Gaza.

“Dia tidak pernah berkomentar sedikit pun mengenai buruknya dampak agresi Israel di Gaza,” ujar Anwar.

Bagi Anwar, persoalan tersebut membuat rencana konser Bocelli tak bisa diperlakukan sebagai urusan hiburan semata. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat Indonesia yang menentang agresi militer Israel di Palestina. Ia bahkan menilai pemberian izin konser berpotensi memengaruhi citra Presiden Prabowo Subianto.

“Konstitusi kita sudah tegas menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Inilah yang dilakukan Israel terhadap Palestina,” kata Anwar.

Bocelli dijadwalkan menggelar rangkaian konser di Indonesia pada akhir Oktober hingga awal November 2026. Agenda tersebut menjadi bagian dari perayaan 30 tahun album Romanza, salah satu karya penting dalam perjalanan kariernya.

Namun, rencana pertunjukan itu kini berhadapan dengan keberatan dari organisasi keagamaan. Sebelum Muhammadiyah menyampaikan penolakannya, MUI lebih dahulu menyatakan sikap serupa. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Seni Budaya, Erick Yusuf, mengatakan lembaganya berpegang pada prinsip kemanusiaan dan ketentuan keagamaan yang berkaitan dengan perjuangan Palestina.

BACA JUGA:Prabowo Sebut Karhutla Tinggal 639 Hektare, Tapi Sumatera Masih Dikepung 3.663 Titik Panas

Erick merujuk pada Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Menurut dia, fatwa tersebut menjadi dasar sikap MUI terhadap dukungan yang berkaitan dengan Israel.

“MUI jelas menolak mereka yang mendukung kezaliman, penjajahan, dan genosida,” kata Erick di Kantor MUI, Selasa, 13 Oktober 2026.