JAKARTA, Semaraknews.co.id — Muktamar ke-35 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama belum juga selesai, tetapi aroma perebutan kursi sudah lebih dulu menguar jauh dari Jombang. Beberapa hari sebelum forum dibuka, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan politikus Partai Gerindra disebut berkumpul di Wisma Negara, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung pada pekan kedua Agustus 2026 itu membahas pelaksanaan Muktamar NU yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Dua sumber yang mengetahui pertemuan tersebut menyebut sejumlah nama hadir, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Menteri Agama Nasaruddin Umar yang ketika itu masih mempertimbangkan maju sebagai calon Ketua Umum PBNU juga hadir. Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turut disebut berada dalam pertemuan tersebut.
Salah satu bahasan yang mengemuka adalah mekanisme pemilihan pucuk pimpinan PBNU. Selama ini, ketua umum dipilih langsung oleh muktamirin melalui mekanisme one delegation one vote. Sementara rais am dipilih oleh dan dari dewan formatur atau ahlul halli wal aqdi (AHWA) yang berisi sembilan kiai sepuh.
Namun, dokumen Muktamar PBNU 2026 yang dibocor di kalangan media menunjukkan adanya kemungkinan perubahan. AHWA berpeluang diberi kewenangan memilih Ketua Umum PBNU. Jika skema ini benar-benar diterapkan, muktamirin tak lagi memilih langsung orang yang akan duduk di kursi nomor satu organisasi tersebut.
Kepala BIN Muhammad Herindra membenarkan pemerintah menyambut pelaksanaan Muktamar PBNU ketika dimintai penjelasan mengenai pertemuan di Wisma Negara. “Prosesnya kita serahkan pada mekanisme yang berlaku,” ujar Herindra kepada wartawan pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Rapat di Istana itu rupanya tidak berhenti pada soal aturan main. Peta kandidat Ketua Umum PBNU juga ikut dibicarakan. Beberapa nama yang disebut adalah petahana Yahya Cholil Staquf, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah Abdul Ghaffar Rozin.
BACA JUGA:Ikan Kiamat Muncul di Lombok Usai Gempa NTT, Pertanda Bencana atau Cuma Mitos?
Nasaruddin menjadi salah satu nama yang paling menarik perhatian. Masalahnya sederhana sekaligus njelimet. Aturan internal PBNU melarang ketua umum merangkap jabatan politik, termasuk sebagai menteri. Karena itu, jika ingin maju, Nasaruddin harus memilih antara kursi Menteri Agama dan pertarungan menuju kursi Ketua Umum PBNU.
Dalam pertemuan tersebut, Nasaruddin disebut belum bisa memastikan pilihannya. Beberapa hari kemudian, ia akhirnya menjawab teka-teki itu. Pada Jumat, 28 Agustus 2026, melalui rekaman video, Nasaruddin menyatakan memilih tetap berkonsentrasi memimpin Kementerian Agama.
“Saya minta maaf kepada teman-teman dari berbagai daerah yang mungkin telah mengimajinasikan saya untuk memimpin PBNU,” tuturnya.
Seorang penyelenggara negara di Istana mengatakan Nasaruddin masih dibutuhkan dalam Kabinet Merah Putih. Pemerintah, menurut dia, belum menemukan sosok pengganti Menteri Agama yang dianggap ideal apabila Nasaruddin meninggalkan kabinet. Sosok pengganti itu diharapkan bisa diterima berbagai kelompok agama.
Sejumlah peserta pertemuan di Wisma Negara memilih irit bicara ketika ditanya mengenai isi rapat. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro bahkan hanya membalas singkat pesan konfirmasi dengan kalimat, “Malam bos,” pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Sufmi Dasco Ahmad punya jawaban yang berbeda. Ketua Harian Partai Gerindra itu mengaku tidak ikut dalam rapat tersebut. “Saya tak tahu apakah ada pertemuan itu atau tidak,” ujarnya.
Seorang pejabat teras Partai Gerindra juga mengaku pernah berkomunikasi dengan Nasaruddin sebelum rangkaian Muktamar Jombang berlangsung. Kepada politikus yang dekat dengan Prabowo itu, Nasaruddin disebut mengklaim sudah memperoleh dukungan mayoritas pemilih dan kerabat Presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.