Nasaruddin tak memberikan jawaban ketika Tempo tiga kali menghubunginya melalui telepon sepanjang pekan lalu. Pesan tertulis juga tak dibalas. Dua staf khusus Menteri Agama, Farid F. Saenong dan Ismail Cawidu, ikut dimintai konfirmasi.
Farid mengatakan akan meneruskan pertanyaan wawancara kepada Nasaruddin. “Saya tidak janji,” katanya pada Selasa, 25 Agustus 2026.
BACA JUGA:80 Sekolah Elite Dicoret dari MBG, 6 Juta Data Dobel dan Rp311 Miliar Balik ke Kas Negara
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agama Thobib Al-Asyhar mengatakan dirinya tak berada dalam posisi untuk menjawab soal pencalonan Nasaruddin di PBNU. “Beliau telah berkonsentrasi menjalankan amanah sebagai Menteri Agama,” tutur Thobib pada Sabtu, 29 Agustus 2026.
Juru bicara Hashim Djojohadikusumo, Ariseno Ridhwan, juga membantah jika hubungan Hashim dengan tokoh-tokoh NU dibaca sebagai dukungan terhadap kandidat tertentu. Menurut dia, hubungan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi. Hashim menghormati kewenangan dan mekanisme internal NU dalam memilih ketua umum.
“Hubungan baik itu jangan dikaitkan dengan agenda atau kepentingan tertentu,” kata Ariseno.
Setelah pertemuan di Wisma Negara, pembicaraan mengenai peta kekuatan Muktamar NU disebut berlanjut di Jakarta Selatan. Dua politikus Gerindra menyebut sejumlah menteri dari kalangan nahdliyin kembali berkumpul di rumah seorang petinggi partai tersebut.
Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid disebut hadir dalam pertemuan itu. Kali ini pembicaraan mengarah pada pasangan Miftachul Akhyar sebagai calon rais am dan Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin sebagai calon ketua umum.
Dari sinilah istilah “paket Istana” mulai beredar di kalangan pengurus NU. Sejumlah pengurus NU pusat dan daerah menyebut duet Miftachul-Kikin sebagai paket yang digagas orang-orang di lingkaran pejabat dan politikus dekat Presiden.
Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menepis anggapan tersebut. “Itu bikin-bikinan orang dan biasa saja itu,” ujarnya. Menurut dia, membicarakan peta kandidat dalam sebuah muktamar merupakan hal biasa.
Nusron Wahid sendiri tak memberikan respons terhadap tiga panggilan telepon dan pesan WhatsApp yang dikirim sepanjang pekan lalu.
Duet rais am dan ketua umum baru akan mudah diwujudkan jika aturan pemilihan ikut berubah. Keduanya dapat dipaketkan apabila ketua umum dipilih AHWA, bukan lagi melalui one delegation one vote oleh muktamirin.
BACA JUGA:Muktamar NU Bikin Plot Twist, 401 Suara Ubah Cara Pilih Ketum PBNU Lewat AHWA
Sampai Sabtu sore, 29 Agustus 2026, beberapa kandidat seperti Abdul Hakim Mahfudz, Yusuf Chudlori, Abdul Ghaffar Rozin, dan Abdussalam Shohib disebut sudah menerima skema pemilihan ketua umum melalui AHWA. Yahya Cholil Staquf menjadi kandidat yang masih bertahan dengan mekanisme pemilihan langsung oleh muktamirin.
Sufmi Dasco Ahmad kembali membantah keterlibatan dirinya dalam manuver pemilihan Ketua Umum PBNU. Ia mengatakan tak pernah dihubungi siapa pun mengenai Muktamar NU. “Saya sedang berkonsentrasi dengan tugas di DPR,” kata Dasco kepada Tempo pada Jumat, 28 Agustus 2026.
Presiden Prabowo Subianto pun menyampaikan bantahan dari panggung pembukaan Muktamar ke-35 pada Kamis, 27 Agustus 2026. Ia menegaskan tidak ikut mengatur pemilihan pimpinan NU. “Saya tak mengatur ini semua,” tutur Ketua Umum Partai Gerindra itu.