Saifullah Yusuf menyebut tuduhan mengenai operasi politik menjelang muktamar bukan barang baru. Menurut dia, konsolidasi kandidat memang lazim dilakukan menjelang pemilihan pimpinan organisasi. “Itu semua tuduhan tanpa bukti yang cukup,” tutur Saifullah di Salemba, Jakarta Pusat, pada Senin, 24 Agustus 2026.
Di tengah riuhnya perebutan paket pimpinan, para kiai sepuh NU ikut membaca situasi. Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus mengirim surat kepada PBNU pada Senin, 17 Agustus 2026. Ia meminta Yahya Cholil Staquf menggelar pertemuan dengan para kiai khos untuk membahas dinamika menjelang muktamar.
Yahya memenuhi permintaan tersebut. Pertemuan digelar secara hibrida pada Kamis, 20 Agustus 2026. Sebagian kiai mengikuti melalui konferensi video, sementara lainnya datang langsung ke kantor PBNU di Jalan Kramat, Jakarta Pusat.
Gus Mus dan Yahya mengikuti pertemuan secara daring. Mustasyar PBNU sekaligus mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin hadir langsung di lantai delapan kantor PBNU.
Tiga pengurus PBNU mengatakan tujuh kiai sepuh membicarakan dugaan operasi untuk menggolkan paket pimpinan tertentu. Salah satu cara yang menjadi perhatian adalah pengajuan daftar anggota AHWA.
“Kalau itu terjadi, kami khawatir muktamar menjadi tidak punya legitimasi,” kata Ma’ruf.
Yahya yang juga merupakan kandidat ketua umum mencermati wacana pemilihan melalui sistem paket bersama AHWA. Menurut dia, perubahan tersebut akan membuat proses pemilihan semakin rumit.
“Jika harus mengubah aturan, itu baru berlaku pada pemilihan lima tahun mendatang,” ujarnya.
Meski begitu, Yahya tetap bersiap menghadapi kemungkinan perubahan mekanisme. Lima pengurus PBNU dan kolega Yahya mengatakan ia mendorong Ma’ruf Amin menjadi calon anggota AHWA sekaligus calon rais am.
Tim Yahya juga disebut mendorong paket AHWA kepada pengurus NU di daerah. “Saya bilang ke pengurus daerah bahwa Kiai Ma’ruf punya kapasitas,” tutur Yahya.
Dinamika Muktamar NU juga diamati oleh elite Partai Kebangkitan Bangsa. Dua pengurus teras PKB menyebut sebagian kader mencemaskan kondisi internal PBNU selama kepemimpinan Yahya. Mereka menyoroti konflik internal terkait tata kelola organisasi, manajemen tambang, dan akuntabilitas keuangan yang mencuat pada akhir 2025.
Sebagian pengurus PKB kemudian mendorong Said Aqil Siroj sebagai calon anggota AHWA sekaligus rais am. PKB juga mempersilakan Abdussalam Shohib dan Muhammad Yusuf Chudlori mencari dukungan dari pengurus daerah.
Pada saat yang sama, muncul aspirasi dari sejumlah pengurus NU daerah agar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ikut maju sebagai calon Ketua Umum PBNU.
Namun, Cak Imin menghadapi persoalan yang mirip dengan Nasaruddin Umar. Sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, ia harus meninggalkan jabatan di kabinet jika maju dan kemudian terpilih menjadi Ketua Umum PBNU.
Muhaimin mengakui memang ada aspirasi dari pengurus daerah agar dirinya maju. “Ada, tapi enggak banyak kayaknya,” ujar politikus yang akrab disapa Cak Imin itu, Sabtu, 29 Agustus 2026.
Anggota Dewan Syura PKB Maman Imanulhaq mengatakan partainya menghormati aspirasi yang muncul dari anggota NU maupun muktamirin. Nama Said Aqil Siroj, menurut Maman, sempat mengemuka sebagai calon anggota AHWA dan rais am ketika PKB menggelar ijtimak ulama di Jakarta pada akhir Juli 2026.