JAKARTA, Semaraknews.co.id — Selisih harga telur Rp2.000 per kilogram kini cukup berarti bagi Ratih Widihabsari. Pengusaha kue kering dan bolu panggang asal Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, itu harus rajin berpindah tempat belanja demi mendapatkan bahan baku dengan harga paling murah. Pasar tradisional, kios dekat rumah, hingga swalayan disambanginya, berharap selisih harga bisa menyelamatkan sedikit keuntungan usahanya.
“Untuk telur, ayam, biasanya di pasar swalayan bisa lebih murah Rp2.000-Rp3.000 per kilogram dibanding pasar tradisional atau kios dekat rumah. Kelihatannya selisih Rp2.000 murah, tapi itu lumayan banget,” kata Ratih kepada wartawan, Ahad, 11 Oktober 2026.
Di Semarang, harga telur ayam negeri saat ini berada di kisaran Rp25.000 per kilogram, sedangkan daging ayam negeri mencapai Rp43.000 per kilogram. Kenaikan harga beras, bawang merah, bawang putih, dan cabai ikut menambah beban usahanya. Ratih mengamati, pergerakan harga sejumlah bahan pangan itu berkaitan dengan aktivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Harga ayam dan telur hanya turun saat MBG libur. Pas kenaikan kelas Juni lalu, harga telur sampai bisa turun jadi Rp20-an ribu. Setelah sekolah normal lagi, harga-harga naik lagi,” ujarnya.
Ratih menghadapi pilihan yang tidak mudah. Menaikkan harga jual berisiko membuat pelanggan beralih ke penjual lain, sedangkan mempertahankan harga berarti memangkas margin keuntungan. Untuk sementara, ia memilih pilihan kedua.
“Kenaikan harga itu jalan terakhir. Lebih baik margin saya kurangi sedikit daripada pembelinya pindah. Belakangan kondisinya memang lebih sulit, bahkan bila dibanding saat masa pandemi Covid lalu,” kata dia.
Pengalaman Ratih memperlihatkan persoalan yang membayangi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjelang 20 Oktober 2026. Sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan perbaikan, tetapi capaian itu belum tentu terasa sama di tingkat rumah tangga. Harga kebutuhan sehari-hari masih menjadi beban, sementara kepastian pekerjaan dan kecukupan pendapatan belum sepenuhnya terjamin.
BACA JUGA:Survei Celios Bikin Istana Merinding, 75 Persen Warga Stres Hadapi Kebijakan Prabowo
Gambaran tersebut muncul dalam survei Center of Economic and Law Studies (Celios) bersama Kabinet Bayangan. Riset yang melibatkan 129 responden ahli dan 1.142 responden umum itu menempatkan harga kebutuhan pokok dan lapangan kerja sebagai dua persoalan yang paling mendesak bagi masyarakat.
Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan, persoalan harga kebutuhan pokok menempati urutan teratas dalam daftar keluhan publik. “Sebanyak 78 persen menjawab harga kebutuhan pokok menjadi isu urgen yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Kedua adalah lapangan kerja dan perlindungan pekerja,” kata Bhima dalam konferensi pers peluncuran Rapor Dua Tahun Prabowo-Gibran secara daring, Ahad, 11 Oktober 2026.
Lapangan kerja menjadi persoalan kedua dengan persentase 58 persen. Setelah itu, responden menyoroti penegakan hukum dan reformasi birokrasi sebesar 35 persen, disusul persoalan kesehatan publik dan bantuan sosial.
Penilaian terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan membuka lapangan kerja juga memperlihatkan tantangan yang belum selesai. Sebanyak 24 persen responden menilai kinerja pemerintah sangat buruk dan 38 persen menilainya buruk. Sebanyak 23 persen memberikan penilaian cukup, sedangkan responden yang menilai baik dan sangat baik masing-masing hanya 9 persen dan 3 persen.K
Tekanan itu juga terasa dalam kondisi ekonomi rumah tangga. Sebanyak 53 persen responden menyatakan keadaan ekonomi mereka lebih buruk dibanding setahun sebelumnya. Sebanyak 31 persen menilai kondisinya tidak berubah, sedangkan 16 persen merasakan perbaikan.
“Jadi kalau ditanya apakah Anda merasa kebijakan pemerintah ini berdampak positif atau negatif, 53 persen menilai buruk,” ujar Bhima.
Menurut Bhima, keluhan mengenai mahalnya bahan pangan menjadi paradoks ketika pemerintah mengklaim keberhasilan dalam menjaga produksi beras dan mengejar swasembada pangan. Rendahnya inflasi secara nominal pun tidak otomatis berarti masyarakat terbebas dari tekanan harga.