Prabowo Godok Reformasi Polri, Tapi Kalau Kultur Brutal Polri Masih Ada, Tetap Percuma
Prabowo siapkan reformasi Polri, tapi publik skeptis. Kalau kultur brutal aparat tak berubah, reformasi hanya jadi percuma.-Foto: IG @prabowo-
BACA JUGA:Prabowo Disanjung Ganteng saat Tinjau Banjir, Malah Lempar Spotlight ke Teddy
”Mulai pengawasan internal melalui Divisi Propam dan Irwasum, pengawasan eksekutif tidak berjalan baik karena melebur ke dalam pengawasan yang seharusnya independen. Dari Kompolnas, pengawasan eksternal legislatif Komisi III DPR, hampir selalu berjalan penuh pujian,” paparnya.
Hasilnya adalah polisi lemah memberi sanksi untuk pelanggaran etik maupun hukum: korupsi dibiarkan, pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, semuanya masuk daftar dosa yang seolah tak pernah diselesaikan.
”Mulai dari korupsi hingga pelanggaran hak asasi manusia berupa pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan lainnya,” kata Usman.
Pada akhirnya, justru masyarakat sipil yang jadi watchdog paling konsisten. Dari jalanan sampai ruang publik digital, merekalah yang memaksa wajah Polri bercermin. Tapi Usman memberi catatan tajam: percuma menuntut Polri berubah kalau pemerintah dan DPR masih betah main gaya otoriter.
BACA JUGA:Gibran Nyekar ke Rumah SBY, Jokowi: Jangan Bayangin Anak Saya Masih Minta Restu
”Tentu saja saat ini merupakan momentum tepat untuk Polri berbenah. Namun, itu pun tidak akan cukup jika pemerintah dan DPR tidak ikut berbenah. Banyak dari praktik negatif kepolisian merupakan konsekuensi logis dari pilihan kebijakan otoriter pemerintah dan DPR,” kata Usman.
Singkatnya, reformasi Polri jangan cuma berhenti di ruang rapat atau jadi headline untuk pamer aksi Prabowo. Kalau cuma ganti Kapolri tapi SOP barbar tetap jalan, bisnis SIM tetap lancar, dan penyidikan masih ala pesanan, publik tetap jadi korban.
Temukan konten semaraknews.co.id menarik lainnya di Google News
- Tag
- Share
-
